Bandar Lampung (Lampost.co) — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, berjanji membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Komitmen itu ia sampaikan sebagai respons atas aksi demonstrasi ratusan petani di depan Kantor Pemprov Lampung, Rabu, 24 September 2025.
Menurut Jihan, sebagian besar persoalan petani berkaitan dengan agraria. Masyarakat menginginkan kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang berpihak pada warga.
“Setelah pertemuan ini kami akan membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Lampung,” ujarnya saat menemui massa aksi Hari Tani Nasional.
Ia menjelaskan, tim tersebut nantinya bertugas mengawal proses penyelesaian konflik agraria sekaligus memastikan keadilan agraria bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya, Pemprov Lampung akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna menyesuaikan kewenangan dan aturan yang berlaku.
Jihan menambahkan, pihaknya akan melakukan kajian terhadap kebijakan penyelesaian konflik agraria yang sudah berhasil diterapkan di sejumlah daerah. Dengan begitu, Lampung bisa mengadopsi langkah serupa demi tercapainya keadilan agraria.
“Insyaallah, kami akan mempelajari model yang berhasil di daerah lain agar bisa diimplementasikan di Provinsi Lampung sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Ratusan Petani
Sebelumnya, ratusan petani dari berbagai daerah menuntut pemerintah melakukan reforma agraria demi meningkatkan kesejahteraan. Ketua Gapoktan Muarah Putih, Lampung Selatan, Agus Triono, menilai kepemilikan lahan menjadi persoalan utama karena mayoritas petani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare.
Akibatnya, hasil panen rendah dan banyak petani terpaksa menjadi buruh atau penyewa lahan. “Padahal tanah di Lampung luas, tetapi dikuasai pengusaha besar, seperti perkebunan tebu di Lampung Tengah,” ungkapnya.
