Jakarta (Lampost.co) — Mantan perwira tinggi TNI, Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, menegaskan reformasi Polri harus secara mendasar. Reformasi wajib menyentuh aspek kelembagaan, peran, fungsi, dan penempatan Polri sesuai dengan tuntutan zaman.
Poin Penting:
-
Reformasi Polri harus menyentuh aspek kelembagaan, peran, dan fungsi sesuai dengan tuntu.
-
Kelemahan sistem kenegaraan harus mendapat pembenahan agar reformasi tidak salah arah.
-
Polri sebaiknya berada dalam law and justice system, bukan mengambil alih peran TNI.
Saurip menilai reformasi Polri tidak bisa terpisahkan dari persoalan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menyoroti kelemahan konstitusi yang dia sebut masih “asistemik” dan “akonstitutif”.
“Kalau bangsa tidak memahami belenggu realitas, termasuk kelemahan konstitusi, reformasi Polri akan salah sasaran,” ujar Saurip dalam keterangan pers, Rabu, 1 Oktober 2025.
Baca juga: Perkap 4/2025 Bolehkan Polri Pakai Senpi Hadapi Ancaman Serius
Reformasi Polri dan Persoalan Sistemik
Dalam pandangan Saurip, lemahnya sistem hukum berdampak pada maraknya skandal, termasuk kasus narkoba dan judi online yang menyeret nama aparat. Ia menilai hal itu merupakan akibat langsung dari sistem yang keliru.
Ia juga menekankan reformasi Polri harus menyeluruh agar tidak sekadar menjadi slogan. Menurutnya, jika akar persoalan tidak mendapat pembenahan, sulit untuk memulihkan citra Polri.
Posisi Polri dalam Sistem Demokrasi
Lebih jauh, Saurip juga mengingatkan dalam konsep reformasi internal ABRI, Polri sebagai bagian dari law and justice system. Polri tidak boleh kembali mengambil alih peran militer seperti pada masa Orde Baru.
“Yang anggota Polri butuhkan adalah take home pay yang mencukupi serta jaminan hari tua. Bukan perluasan peran di luar tugas utama,” ujarnya.
Selain itu, dia menambahkan fungsi penegakan hukum sebaiknya berada di bawah Kejaksaan Agung, sementara fungsi kamtibmas berada di bawah Kemendagri dengan operasional langsung di tangan kepala daerah. Bila perlu masa transisi, Polri bisa kembali di bawah Kementerian Pertahanan.
Target Reformasi Polri
Menurut Saurip, target utama reformasi Polri adalah menjadikan Polri bagian integral dari law and justice system. Dengan demikian, Polri tidak lagi berfungsi ganda yang rawan penyalahgunaan kekuasaan.
“Kalau reformasi berjalan konsisten, Polri akan benar-benar menjadi pelayan rakyat sesuai semangat demokrasi,” katanya.
