Jakarta (Lampost.co) – Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menilai langkah partainya mendukung usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi langkah berani. Apalagi untuk mengubah sistem dan mekanisme pilkada yang selama ini berjalan.
Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa ia juga pernah menjadi legislator pada Komisi II DPR RI melakukan kajian terhadap proses demokrasi tanah air. Termasuk pilkada yang dinilai memiliki sisi negatif, seperti mahalnya ongkos politik.
“Kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya.” kata Pras, usai menghadiri konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Meskipun dalam penilaiannya memiliki kekurangan, Pras berpendapat bahwa ongkos politik yang mahal menjadi kendala bagi calon kepala daerah. Baik bupati, wali kota, hingga gubernur untuk bertarung dalam pesta demokrasi itu.
Selain itu, pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pilkada tingkat kota/kabupaten, hingga provinsi juga terhitung cukup besar. Pras menambahkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sudah cukup lama membahas usulan pemilihan kepala daerah dari DPRD.
“Kalau kajian kami internal Partai Gerindra. Kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan. Kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme DPRD,” kata Pras.
