Bandar Lampung (Lampost.co): Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Lampung mulai membangun tiga gedung Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung. Pemerintah menempatkan ketiga proyek tersebut di Area Kota Baru, Desa Purwotani, Jati Agung dan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian, di Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Prasarana Strategis Lampung Arius Fedrinaldo menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Baru telah berjalan sejak 15 Desember 2025. Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Kami mulai pekerjaan Sekolah Rakyat di Kota Baru pada 15 Desember 2025. Adapun luas lahan sekitar 10 hektare,” ujar Arius saat meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Area Kota Baru, Senin,12 Januari 2026.
Arius menjelaskan bahwa pembangunan tiga gedung Sekolah Rakyat di Lampung membutuhkan anggaran sebesar Rp670 miliar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pendanaan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung.
“Pemerintah membangun Sekolah Rakyat di tiga lokasi yaitu Kota Baru Sukadana dan Kalianda dengan total anggaran Rp670 miliar untuk seluruh lokasi,” katanya.
Pemerintah merencanakan pembangunan berbagai fasilitas di kawasan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Fasilitas tersebut meliputi gedung serbaguna lapangan upacara guest house gedung ibadah dan masjid gedung SD SMP dan SMA serta dapur.
Pemerintah juga menyiapkan asrama putra dan putri tingkat SD kantin SD asrama putra dan putri tingkat SMP kantin SMP asrama putra dan putri tingkat SMA kantin SMA asrama guru lapangan atletik lapangan basket serta ruang pompa.
Serentak
Pemerintah melaksanakan peluncuran pembangunan Sekolah Rakyat secara serentak di seluruh Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Dalam kesempatan tersebut Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah mengoperasikan 60 titik Sekolah Rakyat pada Juli 2025 kemudian 37 titik pada Agustus serta 66 titik pada akhir September hingga awal Oktober 2025. Pemerintah menargetkan total 166 titik Sekolah Rakyat di 34 provinsi dan 131 kabupaten kota di Indonesia.
Seluruh Sekolah Rakyat tersebut menampung lebih dari 15.954 siswa dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Pemerintah merancang Sekolah Rakyat sebagai langkah memutus rantai kemiskinan agar anak dari keluarga miskin memiliki masa depan yang lebih baik.
“Sekolah Rakyat menampung anak-anak dari keluarga sangat rentan dengan kondisi 60 persen orang tua bekerja sebagai buruh harian lepas dan kuli bangunan,” ujar Saifullah Yusuf secara daring.
Ia menambahkan bahwa mayoritas keluarga siswa memiliki penghasilan tidak tetap. Sebanyak 67 persen orang tua berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan dan 65 persen keluarga memiliki tanggungan lebih dari empat orang. Selain itu sebanyak 454 siswa Sekolah Rakyat belum pernah atau tidak mengenyam pendidikan formal.
“Sebanyak 298 siswa sebelumnya mengalami putus sekolah atau tidak menamatkan pendidikan,” katanya.
