Bandar Lampung (Lampost.co) — Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mulai “menggarap” pidana pemilu pencoblosan 233 surat suara TPS 19 Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung.
.
Gakkumdu terdiri dari Bawaslu Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung dan Kejari Bandar Lampung. TPS 19 merupakan TPS yang berpolemik karena adanya surat suara DPRD Bandar Lampung yang telah tercoblos.
.
Saat itu, sebanyak 100 lembar untuk nama Sidik Efendi dari PKS dan 133 surat suara atas nama Nettylia Sukri dari Caleg DPRD Provinsi Lampung Partai Demokrat.
.
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Bandar Lampung, Oddy JP Marsa mengatakan, pada Jumat, 23 Februari 2024, Gakkumdu memeriksa Pengawas TPS (PTPS).
.
“Untuk hari ini Pengawas TPS kami periksa. Dari pengakuannya, memang ketika surat suara sudah tercoblos, Pengawas TPS melihat ketika proses pemungutan suara,” katanya.
.
“Tetapi siapa yang mencoblos dan apakah yang terjadi, dia tidak tahu dan tidak melihat. Dia juga menceritakan posisi KPPS waktu itu, seperti apa dan lokasi duduk,” ujar Oddy.
.
Saat ini Gakkumdu tengah melakukan pembahasan untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Kemudian pihaknya akan melakukan klarifikasi mulai dari anggota KPPS, para caleg dan lainnya. Saat perkara ini sudah teregistrasi sebagai dugaan tindak pidana pemilu.
.
“Kita bahas siapa-siapa yang akan kita panggil. Tapi, yang jelas kami punya waktu 14 hari dalam penanganan Gakkumdu,” katanya.
.
Surat suara tercoblos merupakan unsur pidana sebagaimana pasal 532 UU no 17 Tahun 2017 tetang Pemilu dengan ancaman maksimal 4 tahun dan denda maksimal 48 juta. Namun saat ini proses penanganan masih dalam kajian, dan masih mengumpulkan alat bukti, sebelum teregistrasi kepada Gakkumdu.
