Bandar Lampung (Lampost.co)—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun anggaran 2026. Fokus utama yang akan digenjot adalah optimalisasi aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum dikelola secara maksimal untuk memberikan kontribusi finansial.
Poin penting:
- Optimalisasi aset daerah jadi fokus utama PAD 2026.
- OPD diminta proaktif gali potensi tanpa bebani masyarakat.
- Evaluasi PAD 2025 jadi dasar perbaikan strategi 2026.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan penguatan PAD menjadi agenda vital guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan target PAD 2026 yang diproyeksikan mencapai kisaran Rp4 triliun, Pemprov Lampung dituntut lebih kreatif dalam menggali potensi tanpa membebani masyarakat.
“Di 2026 ini tentu kita akan maksimalkan pendapatan daerah dengan menggali potensi yang ada. Penggalian potensi tersebut terus dilakukan, salah satunya karena banyak aset pemerintah daerah yang belum maksimal dikelola dan sebenarnya berpotensi memberikan penghasilan yang cukup besar,” ujar Marindo saat memberikan keterangan di Bandar Lampung, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Bapenda Lampung Targetkan PAD 2026 Tembus Rp4 Triliun
Optimalisasi Aset dan Inovasi OPD
Marindo menilai keberadaan aset lahan maupun bangunan milik daerah harus segera dipetakan ulang untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau dikelola secara mandiri oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Pemprov Lampung kini mendorong setiap pimpinan OPD agar lebih proaktif dan inovatif dalam melihat peluang pendapatan dari aset yang berada di bawah kewenangan mereka.
Langkah ini diambil sebagai solusi untuk membuka keran pendapatan baru tanpa harus menaikkan beban pajak bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. “Kami mencoba memaksimalkan potensi yang ada, tentu semuanya dilakukan sesuai dengan regulasi. Kami tidak ingin memberatkan masyarakat. Sebab itu, perlu ada inovasi dalam menggali potensi daerah,” ujarnya.
Evaluasi Capaian Tahun 2025
Selain merancang strategi baru, Pemprov Lampung juga melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja keuangan tahun 2025. Berdasarkan data evaluasi awal tahun, realisasi PAD Lampung pada 2025 tercatat berada di angka Rp3,37 triliun atau sekitar 79,95 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian yang belum mencapai target 100 persen tersebut menjadi catatan penting bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Marindo memastikan mutasi dan penyegaran pejabat yang dilakukan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) baru-baru ini merupakan bagian dari upaya peningkatan performa agar target tahun 2026 dapat terpenuhi.
Baca juga: Pemprov Lampung Bidik Kenaikan PAD Optimalisasi Tiga Sektor
“Kami mengevaluasi target pendapatan dan realisasi tagihan pada 2025. Ini menjadi catatan penting agar pada 2026 kendala-kendala serupa tidak terulang kembali. Peningkatan kompetensi dan komitmen aparatur menjadi kunci keberhasilan pencapaian target tahun ini,” ujar Sekprov.
Dengan integrasi antara optimalisasi aset, inovasi tata kelola, dan penguatan sinergi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota, Lampung diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan menyentuh angka 5 persen pada akhir tahun 2026. Peningkatan PAD ini nantinya akan dialokasikan kembali untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai.
