Bandar Lampung (Lampost.co) — Provinsi Lampung sebagai daerah pertama Indonesia yang menjadi proyek percontohan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial.
Poin penting :
1. Nilai Ekonomi Karbon di Lampung jadi percontohan daerah lain.
2. Potensi sektor kehutanan Lampung memiliki nilai ekonomi.
3. Sumber daya alam yang kaya bisa terus dikembangkan.
Penetapan tersebut menjadikan Lampung sebagai wilayah percontohan pengembangan skema ekonomi kehutanan yang mengedepankan keberlanjutan.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mendukung penuh implementasi NEK Perhutanan Sosial.
Dukungan tersebut melalui pemetaan potensi sektor kehutanan yang ada pada Provinsi Lampung.
“Saya menyatakan komitmen penuh atas nama Pemerintah Provinsi Lampung untuk memetakan potensi sektor kehutanan dan mendukung implementasi dari Nilai Ekonomi Karbon,” kata Jihan.
Baca juga : Polda Lampung Janji Tegakkan Hukum Sektor Kehutanan dan Lingkungan
Ia menilai program NEK Perhutanan Sosial menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan potensi sumber daya alam tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Pengelolaan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Ini adalah stimulus bagi kami, pemerintah daerah, untuk terus semangat mengembangkan potensi-potensi alam yang ada di Provinsi Lampung tanpa merusak keberlanjutan dari alam-alam tersebut,” ujarnya.
Menurut Jihan, masyarakat kini berperan sebagai aktor utama dalam menjaga kawasan hutan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.
Peran tersebut melalui pengelolaan perhutanan sosial yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Produk hasil perhutanan sosial masyarakat meliputi madu, kopi, sirup nira, hingga pengembangan ekowisata.
Akses legal atas pengelolaan hutan memberikan kepastian bagi petani hutan dalam menjalankan usaha.
Dengan dukungan pendanaan, petani hutan mampu menekan laju deforestasi sekaligus menghasilkan produk bernilai tambah.
Skema tersebut dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.
“Insya Allah akan ada dukungan nyata dari OJK, maka kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk OJK dan lembaga keuangan yang akan menyatakan komitmennya untuk mendukung potensi-potensi yang ada pada perhutanan sosial,” ucapnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam menyukseskan program NEK Perhutanan Sosial.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat adat, serta petani hutan dinilai penting untuk keberhasilan program.
“Mari kita satukan langkah pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan akademisi, masyarakat adat dan petani hutan agar program ini sukses,” tuturnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menilai potensi Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial merupakan satu kesatuan yang dapat dilihat sebagai dua rantai pasok yang saling menguatkan.
Menurutnya, akses keuangan berkelanjutan akan memperkuat pengelolaan hulu dan hilir perhutanan sosial.
“Apa yang selama ini menjadi gambaran bagaimana menjaga hulu dari hutan sosial itu sangat bisa diperkuat dengan akses keuangan yang berkelanjutan,” ucap Mahendra.
