silviBandar Lampung (Lampost.co) — Pendanaan karbon berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk menjawab keterbatasan anggaran konservasi hutan Lampung.
Poin penting :
1. Anggaran konservasi hutan Lampung terasa ringan dengan adanya konservasi karbon.
2. TNWK jadi salah satu taman nasional yang butuh perhatian.
3. Keterbatasan anggaran berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar.
Skema tersebut dapat mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang selama ini membutuhkan biaya besar.
Ketua Departemen Manajemen Hutan IPB, Soni Trison, menyoroti pengelolaan taman nasional Lampung, seperti Taman Nasional Way Kambas, yang masih menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan anggaran.
Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas upaya konservasi lapangan.
“Pengelolaan taman nasional merupakan pekerjaan yang membutuhkan biaya besar, mulai dari patroli, penanganan kebakaran hutan, konflik satwa-manusia, hingga pemulihan habitat,” katanya.
Baca juga : PT Minas Pagai Lumber Kantongi Izin Pemanfaatan Hutan dari Kemenhut
“Sementara itu, anggaran negara sering kali belum sebanding dengan kompleksitas persoalan di lapangan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran berdampak langsung terhadap masyarakat yang tinggal sekitar kawasan hutan.
Lemahnya pengawasan kawasan berpotensi meningkatkan konflik satwa dengan manusia.
Pada sisi lain, minimnya program pemberdayaan menyebabkan masyarakat kehilangan alternatif mata pencaharian.
Kondisi tersebut menempatkan warga pada situasi satu sisi dan menjaga hutan, namun pada sisi lain harus menanggung risiko sosial dan ekonomi dari aktivitas konservasi.
Menurut Soni, pendanaan karbon dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif sekaligus bentuk pengakuan atas peran masyarakat dalam menjaga hutan.
Namun, ia mengingatkan agar karbon tidak diposisikan semata sebagai proyek teknis.
“Jika pembagian manfaat tidak jelas dan masyarakat tidak dilibatkan sejak awal, karbon justru berpotensi dipersepsikan sebagai pembatasan baru yang terbungkus jargon lingkungan global,” katanya.
Ia menekankan pentingnya menempatkan pendanaan karbon dalam kerangka keadilan sosial.
Manfaat karbon, menurutnya, harus terasa langsung oleh masyarakat.
Bentuk manfaat tersebut dapat berupa dukungan mata pencaharian alternatif, penguatan kelembagaan desa, mitigasi konflik satwa-manusia, hingga peningkatan layanan sosial.
Pendekatan tersebut menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan program.
Soni juga mengingatkan agar perubahan zonasi kawasan untuk kepentingan perdagangan karbon tidak mengulang konflik lama.
Menurutnya, aspek sosial harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan.
“Bagi masyarakat, zonasi bukan sekadar garis peta, melainkan menyangkut ruang hidup dan akses ekonomi. Tanpa pembahasan dan kompensasi yang adil, konflik dapat muncul kembali dalam wajah baru,” tegasnya.
Ia menilai perdagangan karbon bukan solusi instan bagi persoalan lingkungan Lampung.
Namun, dengan tata kelola yang kuat, berbasis bukti ilmiah, dan menjamin keadilan sosial, perdagangan karbon dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan perdagangan karbon seharusnya tidak diukur dari banyaknya kredit yang terjual, melainkan dari menurunnya konflik, meningkatnya kesejahteraan warga, serta menguatnya kepercayaan antara masyarakat dan pengelola kawasan,” tutup Soni.
