BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dinilai berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat kolaborasi bersama Bank Indonesia (BI). Langkah ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Poin Penting
- Stabilitas Ekonomi: Kolaborasi Pemprov-BI menjadi kunci menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
- Sektor Riil: Fokus utama kerja sama menyasar pertanian, perkebunan, dan pemberdayaan desa.
- Peran OPD: OPD wajib mengeksekusi rekomendasi BI agar kebijakan makro selaras dengan kebutuhan masyarakat.
- Hilirisasi: Pengelolaan komoditas harus terintegrasi untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Pengamat Ekonomi, Marselina Djaya Singa, memandang sinergi antara Pemprov Lampung dan BI sebagai fondasi vital. Kerja sama ini menjadi benteng dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah saat menghadapi tantangan global yang dinamis.
Baca juga : BI Dorong Transformasi Pertanian Lampung demi Target Ekonomi 6 Persen
“Kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar menyentuh sektor riil yang menjadi kekuatan Lampung, seperti komoditas strategis dan ekonomi desa,” ujar Marselina.
Integrasi Hulu ke Hilir
Marselina menjelaskan bahwa penguatan kerja sama pada komoditas unggulan, ekonomi desa, dan pengendalian inflasi merupakan langkah strategis yang saling terhubung. Sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Lampung sehingga memerlukan pengelolaan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Selain itu, Marselina menekankan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi Bank Indonesia. OPD memiliki posisi krusial untuk memetakan persoalan lapangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga akses pasar.
“Tanpa keterlibatan aktif OPD, rekomendasi BI akan sulit diimplementasikan secara optimal. OPD harus mampu menjadi jembatan antara kebijakan makro dan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di desa,” tegasnya.
Desa Sebagai Motor Penggerak
Lebih lanjut, Marselina menambahkan bahwa penguatan ekonomi desa harus fokus pada peningkatan nilai tambah dan kemandirian masyarakat. Melalui dukungan kebijakan yang tepat, desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap sinergi yang telah terbangun ini semakin kuat melalui program-program konkret dan terukur di masa depan. “Sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Lampung secara luas,” kata dia.
