Jakarta (lampost.co)–Sebelum keputusan final, sektor pendidikan sempat menjadi salah satu fokus utama dalam kajian strategi penghematan energi nasional. Wacana pemberlakuan sekolah daring mulai April 2026 muncul sebagai upaya menekan konsumsi energi di tengah dinamika global.
Berdasarkan hasil analisis pada 13 Maret 2026, pemerintah awalnya memproyeksikan bahwa transisi ke metode pembelajaran jarak jauh tidak akan mengganggu kualitas KBM. Langkah ini sebagai instrumen strategis untuk mengurangi mobilitas harian yang menyumbang angka konsumsi BBM cukup besar.
Menko PMK, Pratikno, menyatakan bahwa kebijakan tersebut agar tetap berbasis data sehingga tidak memberikan dampak sosial yang merugikan secara berlebihan.
“Langkah efisiensi ini secara sistematis berdasarkan data konsumsi energi dan pola mobilitas di tiap sektor. Tujuannya adalah menciptakan penghematan yang nyata tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat,” ungkap Pratikno, beberapa waktu lalu.
Kebijakan
Strategi penghematan energi ini sejatinya merupakan bagian dari paket kebijakan yang mencakup berbagai lini pemerintahan, antara lain:
-
Transformasi Kerja ASN: Penerapan skema kerja fleksibel guna mengurangi beban transportasi harian.
-
Digitalisasi Birokrasi: Penguatan platform digital untuk efektivitas kerja serta pembatasan ketat pada mobilitas perjalanan dinas.
-
Operasional Perkantoran: Penerapan protokol hemat energi secara disiplin pada seluruh gedung kementerian dan lembaga.
Wacana sekolah daring juga membawa implikasi pada teknis pelaksanaan program unggulan pemerintah. Muncul diskusi mengenai penyesuaian mekanisme distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat perubahan pola kehadiran siswa.
Selain itu, pemerintah sempat mempertimbangkan opsi skema pembiayaan alternatif untuk menjamin akses internet bagi peserta didik sebagai kompensasi atas perpindahan ruang belajar dari fisik ke digital. (MI)
