Jakarta (Lampost.co) — Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon.
Ia menilai situasi di lokasi penugasan sangat berbahaya. Untuk itu, ia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah tegas.
SBY meminta penghentian sementara misi UNIFIL atau relokasi pasukan dari zona konflik. “Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenazah, hati saya ikut tergetar,” ujar SBY.
Desakan Tegas: Hentikan atau Pindahkan Pasukan
SBY menegaskan kondisi di Lebanon berubah drastis. Wilayah yang sebelumnya aman kini menjadi area pertempuran aktif.
Ia menjelaskan pasukan penjaga perdamaian seharusnya bertugas di area netral. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. “Yang semula berada di sekitar Blue Line kini berada di war zone,” jelasnya.
Konflik antara Israel Defense Forces dan Hezbollah terus meningkat. Bahkan, SBY menyebut pasukan Israel telah maju beberapa kilometer dari garis pemisah.
Risiko Tinggi bagi Pasukan Perdamaian
Menurut SBY, pasukan perdamaian tidak dilengkapi persenjataan tempur. Mereka juga tidak memiliki mandat untuk bertempur.
Hal itu diatur dalam Piagam PBB, khususnya Chapter 6. Untuk itu, keberadaan mereka di zona perang sangat berisiko. “Setiap saat mereka bisa menjadi korban,” tegasnya.
Dukung Langkah Presiden Prabowo
SBY juga mendukung sikap Prabowo Subianto yang meminta investigasi menyeluruh. Ia menilai PBB harus mengusut tuntas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit Indonesia.
Ia berharap hasil investigasi bisa diterima publik secara logis dan transparan. “Saya tahu investigasi tidak mudah, tetapi tetap harus dilakukan,” kata SBY.
Pengalaman SBY di Misi PBB Jadi Acuan
SBY mengingat pengalamannya saat bertugas dalam misi PBB di Bosnia pada 1995-1996. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB dengan pangkat Brigadir Jenderal.
Ia mengaku sering memimpin investigasi pelanggaran gencatan senjata. Pengalaman tersebut membuatnya memahami kompleksitas situasi di lapangan.
SBY mendorong Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang darurat. Ia berharap sidang tersebut menghasilkan resolusi yang tegas dan jelas.
Ia juga mengingat peristiwa Atambua pada 2000 saat PBB bertindak cepat. “PBB tidak boleh menggunakan standar ganda,” tegasnya.
Sejarah Panjang Kontingen Garuda di Lebanon
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam misi perdamaian di Lebanon. Kontingen pertama, Garuda XXIII/A, berangkat pada November 2006.
Sejak saat itu, Indonesia rutin mengirim pasukan setiap tahun. Hingga 2026, tercatat sudah 19 gelombang kontingen bertugas.
SBY juga menyampaikan pesan langsung kepada prajurit yang masih bertugas. Ia meminta mereka tetap fokus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Ia mengingatkan keluarga di Tanah Air menunggu kepulangan mereka. “Do your best dan jaga diri baik-baik,” pesannya.
