Bandar Lampung (Lampost.co) — Biaya politik untuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 terprediksi tinggi. Apalagi para peserta pilkada akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menang.
.
“Cost politik itu penting karena banyak yang harus tersiapkan,” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengutip Medcom.id. Jumat, 10 Mei 2024.
.
Jerry menyebut peserta pilkada membutuhkan modal untuk banyak hal. Mulai dari membuat baliho, iklan, hingga membayar tim sukses. “Belum lagi transportasi tim harus charter bus hingga keperluan survei, konsultan politik, dan lain-lain,” ujarnya.
.
.
Jerry mengatakan punya modal dan logistik banyak tidak serta-merta menjamin kemenangan. Namun modal yang banyak bisa memperbesar peluang kemenangan peserta pemilu. “Itu fenomena yang masih terjadi di Indonesia dan tidak terelakkan,” jelasnya.
.
Tanpa Mahar
.
Politik berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik. Bagi Partai NasDem, fenomena itu karena beragam aspek yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk masyarakat.
.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan, pihaknya mencegah praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sejak dari proses kandidasi. Hal itu tersampaikannya dalam menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal adanya 355 kepala daerah yang terjerat korupsi sejak 2010.
.
“Proses kandidasi ini tentu kita melakukan, satu, pendaftaran yang tidak berbayar, kedua, tanpa mahar. Tapi itu baru sebagian ikhtiar untuk tidak terjadi high cost politic,” katanya.
.
Namun, Willy menyebut ikhtiar itu tidak cukup. Menurutnya, kolaborasi aparat penegak hukum juga perlu peningkatkan. Itu utamanya dalam bidang pencegahan dengan memperkuat early warning system atau sistem peringatan dini kepada kepala daerah sehingga mereka tidak bertindak korup selama memimpin daerah masing-masing.
.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat yang justru cenderung permisif terhadap praktik politik uang dari para kandidat kepala daerah. Padahal pencegahan korupsi oleh kepala daerah merupakan tanggung jawab semua pihak, tak cuma partai politik.
.
Bagi Willy, kemandirian partai politik bukan saja menjadi urusan negara lewat pembiayaan. Dalam hal ini, ia mengajak semua elemen untuk membongkar akar politik biaya tinggi, salah satunya membuka mata atas praktik pendonasian dari pengusaha yang lebih transparan dan akuntabel.
.
“Kemandirian (partai politik) juga ketika iuran anggota jalan. Kita serba nanggung, subsidi negara kecil, sumbangan terbatasi. Sehingga yang ada satu sama lain kucing-kucingan dan cenderung hipokrasi,” ungkapnya.
.
Potensi Korupsi
.
Mahalnya ongkos politik dari partai dan aktor politik merupakan lingkaran setan korupsi pada pemilu maupun pilkada. Tak jarang, orang-orang politik terkena kasus korupsi. Staf Divisi Korupsi Politik Indonesia Corrupton Watch (ICW) Seira Tamara menyebut sejak awal pencalonan setiap aktor politik mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sehingga saat menjadi pejabat yang terpilih, ia akan memikirkan bagaimana modal politik yang ia keluarkan itu bisa kembali.
.
“Pelaksanaan pemilu bahkan sejak periode sebelumnya sampai dengan saat ini kita tahu bahwa politik berbiaya mahal itu menjadi salah satu akar terjadinya korupsi politik,” ucap Seira.
.
“Ketika menjabat bukan memikirkan bagaimana kebijakan. Dan melaksanakan pemerintahan daerah berbasis kepentingan masyarakat. Tetapi berbasis kepentingannya sendiri. Saya sudah keluar modal banyak kemarin, bagaimana caranya lima tahun jabatan bisa balik modal,” imbuh dia.
.
Lingkaran setan korupsi dunia perpolitikan itu tak menutup kemungkinan akan terjadi kembali pada pilkada 2024 mendatang. Apalagi ada donatur yang telah bersepakat dengan calon kepala daerah yang ikut menyumbangkan uangnya untuk mengongkosi kompetisi. Dana kampanye sesungguhnya diperbolehkan. Namun, Seira menekankan dana kampanye itu harus sesuai dengan aturan yang ada.
.
“Sumbangan dana kampanye boleh saja dari pihak manapun asal sesuai ketentuan yang sudah teratur siapa yang boleh menyumbang dan nominalnya. Kalau berkaca pada pilpres dan pileg kemarin, pantauan ICW bersama Perludem. Dana kampanye belum sepenuhnya menyajikan realitasnya,” ungkap Seira.
