Pyongyang (Lampost.co)—Korea Utara (Korut) meluncurkan ratusan balon lagi yang membawa sampah ke arah Korea Selatan (Korsel) selama dua hari terakhir.
Hingga Minggu (9/6/2024), pukul 10.00 waktu setempat, kepala staf gabungan (JCS) mengatakan Korut meluncurkan 330 balon sampah sejak Sabtu (8/6/2024).
Dari 330 balon itu, lebih dari 80 mendarat di Korea Selatan. Sisanya gagal mencapai negara itu.
Balon-balon terbaru tersebut tampaknya membawa sampah, seperti potongan kertas dan plastik. Mereka mencatat pihaknya sedang mempersiapkan kemungkinan Korea Utara meluncurkan balon-balon tambahan.
Kampanye balon terbaru ini terjadi setelah kelompok masyarakat sipil Korea Selatan meluncurkan balon besar yang membawa propaganda anti-Pyongyang ke Korea Utara antara Kamis dan Jumat.
Sejak 28 Mei 2024, Korea Utara telah melancarkan kampanye balon. Hal itu ebasebagai respons “balas dendam” terhadap selebaran anti-Pyongyang dari para aktivis di Korea Selatan. Mereka meluncurkan hampir 1.000 balon pembawa sampah ke wilayah Selatan pada akhir bulan lalu dan awal pekan lalu.
Pekan lalu, Korea Utara mengumumkan akan menghentikan sementara kampanye balon tersebut setelah Seoul memperingatkan tindakan balasan yang “tidak dapat ditoleransi”. Namun, mereka mengancam akan mengirimkan “seratus kali lipat jumlah tisu toilet dan kotoran” sebagai tanggapan terhadap selebaran lebih lanjut dari Korea Selatan.
Pemerintah metropolitan Seoul mengatakan telah menerima laporan mengenai sekitar 30 balon tersebut pada pukul 8 pagi.
Provinsi Gyeonggi dan Incheon, kota pelabuhan di barat Seoul, juga melaporkan adanya balon di berbagai lokasi. Termasuk di Laut Kuning dan daerah permukiman lainnya di selatan perbatasan dengan Korea Utara.
Sejauh ini, tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan properti.
Pihak berwenang menyarankan masyarakat tidak menyentuh benda-benda tersebut. Dan melaporkannya ke pihak militer atau polisi terdekat, memperingatkan kemungkinan kerusakan akibat balon tersebut.
Bentuk Tim
Pemerintah mengatakan akan membentuk tim tanggap darurat untuk memastikan keselamatan publik. Selain itu mereka berkonsultasi dengan otoritas militer untuk mengambil “langkah-langkah mendasar” terhadap kampanye balon yang berulang kali dilakukan Pyongyang.
“Korea Utara sekali lagi melakukan provokasi keji dengan mengirimkan balon sampah ke wilayah sipil kami,” tulis Wali Kota Seoul, Oh Se-hoon, lansir Yonhap.
Sebagai tanggapan, Dewan Keamanan Nasional mengadakan pertemuan dan menyetujui mulainya kembali siaran propaganda oleh pasukan garis depan untuk pertama kalinya dalam waktu sekitar enam tahun. Sebelumnya, Dewan Keamanan Nasional menangguhkan siaran propaganda menyusul pakta pengurangan ketegangan antar-Korea pada 2018.
Presiden Yoon Suk Yeol pekan lalu mendukung mosi untuk menangguhkan sepenuhnya Perjanjian Militer Komprehensif, yang membuka jalan bagi melanjutkan siaran propaganda di dekat perbatasan.
Ini akan menjadi propaganda pertama yang disiarkan di dekat perbatasan yang dijaga ketat sejak Januari 2016. Ketika itu militer Korea Selatan melanjutkan kampanye melalui pengeras suara sebagai pembalasan atas uji coba nuklir keempat Korea Utara.
Pengeras suara tersebut untuk menyiarkan kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berita, dan lagu K-pop oleh rezim Kim Jong-un, sehingga memicu kemarahan dari Pyongyang.
“Siaran melalui pengeras suara yang akan segera berlanjut dengan harapan serupa dengan siaran sebelumnya,” kata seorang pejabat kementerian pertahanan.
Setelah pertemuan NSC, Menteri Pertahanan Shin Won-sik mengadakan pertemuan dengan para komandan utama untuk memerintahkan peningkatan kewaspadaan dan tanggapan tegas jika terjadi provokasi dari Korea Utara.
Di tengah meningkatnya ketegangan, kementerian pertahanan mengeluarkan perintah darurat agar seluruh pasukan bersiaga.
Militer Korea Selatan berencana melanjutkan latihan militer di dekat Garis Demarkasi Militer dan pulau-pulau perbatasan barat lautnya untuk pertama kalinya dalam lebih dari lima tahun. Hal itu menyusul penangguhan penuh pakta tersebut pada tahun 2018.
