Bandar Lampung (Lampost.co) — Profesionalitas penyelenggara pemilu memiliki pengaruh kuat bagi suksesnya pegelaran pemilihan kepala daerah (pilkada). Saat ini masyarakat akan melaksanakan pesta rakyat lima tahunan serentak pada 27 November 2024 mendatang.
.
Hal tersebut tersampaikan oleh Pengamat Politik dari Universitas Lampung, Darmawan Purba. Ia mengatakan, KPU dan Bawaslu sebagai ujung tombak penyelenggaraan pilkada. Oleh sebab itu harus berkomitmen untuk meningkatkan profesionalitas penyelenggara.
.
“Artinya dari sisi internal KPU dalam proses rekrutmen harus bener-bener. Penyelenggara baik KPU provinsi maupun kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan sampai tingkat TPS harus bekerja secara profesional. Ini yang paling fundamental,” kata Darmawan, Selasa, 11 Juni 2024.
.
Kemudian akademisi Ilmu Pemerintahan Fisip Unila ini berpendapat saat ini masyarakat menyoroti panggung politik. Belum lagi ada kesan dalam proses rekrutmen, penyelenggara pemilu kerap bersandar pada relasi kepentingan.
.
“Terlepas dari anggapan itu, ia menilai yang paling utama ialah pembuktiaan bahwa penyelenggara bisa bekerja secara profesional,” katanya.
.
Pengawasan
.
Selanjutnya dari sisi pengawasan pemilu. Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat bawah harus punya keberanian yang kuat untuk menegakkan aturan pemilu. Pengawasan tersebut harus bersifat menyeluruh, konsisten dan, berani.
.
“Artinya ada kemauan yang kuat dari pengawas pemilu untuk menegakkan aturan pemilu,” ungkapnya.
.
Kemudian yang tak kalah penting, penyelenggara pemilu juga tak bisa lepas dari pengawasan dan partisipasi masyarakat. Ia meminta masyarakat untuk ikut peduli terhadap pilkada yang nantinya akan membawa arah kebijakan lima tahun ke depan
.
“Elemen-elemen masyarakat perlu aktif. Seperti NGO, perguruan tinggi, organisasi pemuda secara formal maupun informal harus terlibat dalam pemantauan pilkada serentak,” ungkapnya.
.
Partai Politik
.
Selain itu, partai politik juga turut menjadi pilar utama dalam pilkada. Parpol perlu benar-benar menyelenggarakan dan mensukseskan. Bukan hanya dalam proses rekrutmen calon kepala daerah tapi juga dalam proses berkompetisinya.
.
Kemudian ia mengatakan, persaingan secara gagasan menurutnya menjadi hal penting daripada sekedar praktik politik transaksional. Apalagi potensi pemberian sembako, amplop, dan lain sebagainya biasa mewarnai proses pesta demokrasi.
.
“Itu semua harus sesuai dengan aspek Luber Jurdil. Sehingga bisa bersama-sama berkompetisi secara fair dan sehat. Kita berharap partai politik sudah mulai memiliki kemauan untuk berkompetisi secara fair,” katanya.
.
Praktik pembelian suara menjadi hal yang sangat marak bahkan menjadi candu pada masyarakat. Berkaitan masalah politik uang, Darmawan mengatakan penyelenggara pemilu harus mengawasi secara ketat penyelenggaraan pilkada tanpa pandang bulu.
.
Kemudian penyelenggara menurutnya tidak boleh terjebak dengan adanya berpihakan terhadap kandidat atau kontestan tertentu. Sehingga aturan pemilu atau hukum politik bisa berjalan tegak.
.
“Tapi secara prinsip kalaupun ada kemauan dari penyelenggara dan masyarakat. Serta ada keberanian untuk saling terbuka, saling melaporkan, saling memberikan informasi. Saya kira masih mungkin kita untuk bisa mengurangi dan menekan praktik politik transaksional ini,” ucapnya.
