Bandar Lampung (Lampost.co) – Cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi akan terjadi kembali pada laga Pilkada DKI Jakarta. Hal itu menurut peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor. Ia mengatakan hal ini bisa terjadi karena Jokowi bukan aktor yang pasif sehingga ia akan agresif menyodorkan putranya Kaesang Pangarep kepada partai politik.
.
“Cawe-cawe ini akan terus ia lakukan sampai pemerintahan ini berakhir. Jadi ada aji mumpung karena kekuasaan yang masih bisa terjual. Meskipun tidak kelihatan tapi ya memang tidak bisa terpegang omongan Jokowi,” ujarnya, Jumat, 28 Juni 2024.
Kemudian Firman berpendapat, lebih mengkhawatirkan tentang kucuran dana yang akan tergelontorkan untuk memuluskan hal tersebut. Sebab, ketika kondisi ekonomi yang tidak sehat seperti sekarang maka pintu kecurangan dan politik uang akan semakin terbuka lebar.
.
Baca Juga : https://lampost.co/politik/determinan-jokowi-masih-menentukan-arah-paslon-pilkada/
.
“Yang menghawatirkan bukan cawe-cawe siapa yang akan mengusung Kaesang saja tapi kucuran dana yang luar biasa yang mempengaruhi pemilih. Karena daya tahan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja dan dalam situasi seperti ini terbuka peluang jauh lebih besar dari 2017 lalu. Yang tidak separah sekarang ekonominya, sehingga masih ada resistensi,” katanya.
.
Dengan demikian bisa terjadi duplikasi karena sikap Jokowi yang tidak akan tinggal diam memanfaatkan kekuasaannya yang tinggal sebentar lagi. “Itu tadi, ia bukan aktor yang pasif tapi saya kira tidak sampai kepada PDIP karena bagi PDIP, ia (Jokowi) sudah selesai” katanya.
.
Selanjutnya, ia berharap masyarakat Jakarta masih memiliki memori segar dan rasionalitas yang baik untuk bisa menolak cawe-cawe tersebut. Politik demokrasi merupakan politik yang rasional, logis, independen serta memiliki etika dan berdasarkan substansi hukum yang ada.
.
“Rangkuman itu semua jangan memilih yang menabrak pilar demokrasi. Jangan memilih yang belum layak,” katanya.
.
Hak Memilih
.
Sementara itu, politisi Partai Demokrat Herman Khaeron berpendapat layaknya negara demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. “Itu hak semua warga negara hak dipilih dan memilih sesuai peraturan undang-undang,” ucapnya.
.
Namun anggota DPR ini tidak mengetahui ihwal kemungkinan adanya komunikasi partainya terkait dorongan mendukung Kaesang Pangarep dalam untuk pilkada Jakarta.
.
“Saya tidak tahu persoalan itu. Tapi ya politik itu dinamis sehingga apapun yang terjadi itu bagian dari dinamika politik. Kalau UU sudah mengaturnya ya itu yang jadi pijakan. Selama sesuai dengan UU tentu semua punya hak yang sama kecuali menabrak UU itu lain,” katanya.
.
Sementara itu juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim mengatakan partainya sudah memprediksi kembalinya cawe-cawe mantan Wali Kota Solo tersebut. “Sudah bisa terprediksi. Apalagi setelah putusan MA. Tapi tidak masalah karena bukan lagi hal yang mengagetkan,” katanya.
