Bandar Lampung (Lampost.co)—Pemerintah Provinsi Lampung memaksimalkan strategi 4K untuk mengendalikan inflasi daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan pihaknya menjaga inflasi dengan memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K).
“Pada sisi ketersediaan pasokan, utamanya pada bahan pangan itu harus selalu terkontrol. Apalagi komoditas yang rentan mengalami fluktuasi harga. Seperti beras, bawang merah, dan cabai,” ujarnya, Rabu (4/9/2024).
Subsidi harga bahan pokok melalui operasi pasar menjadi salah satu program yang cukup berhasil dalam meredam inflasi di Lampung. Pada Agustus 2024, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Lampung sebesar 2,33% year on year (yoy).
Selanjutnya, menjamin kelancaran distribusi juga menjadi tugas penting Pemprov Lampung agar pasokan terjaga. Upaya tersebut mendapat dorongan dari peningkatan kualitas infrastruktur dan menekan kasus pungutan liar di jalan.
“Kelancaran distribusi erat kaitannya dengan kondisi jalan. Kemudian kalau ada pungli yang menyebabkan biaya logistik tinggi itu juga kita tekan bersama Dinas BMBK dan Dinas Perhubungan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Elvira menuturkan komunikasi efektif antarpemangku kepentingan dan masyarakat akan terus ditingkatkan. Begitupun dengan upaya pengendalian harga untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Rinva Yanti, menuturkan selain menjaga harga di sisi perdagangan, Pemprov Lampung juga berupaya memastikan ketercukupan stok di tingkat petani.
“Menjaga ketercukupan stok itu termasuk mengawasi penyaluran dan realisasi pupuk bersubsidi bagi petani. Juga optimalisasi bendungan dan pompanisasi,” kata dia.
Pihaknya juga tengah mengembangkan kawasan komoditas cabai dan bawang merah di sejumlah daerah.
“Dan pastinya melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, TPID kabupaten/kota, dan instansi terkait untuk sinergi pengendalian inflasi,” pungkasnya.
