Krui (lampost.co)–Debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Barat menghabiskan anggaran lebih dari setengah miliar rupiah.
Ketua Lampung Corruption Watch (LCW) Juendi Leksa Utama mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan monitoring dana hibah ke KPU setempat.
“Kami minta Kejati Lampung dan BPK monitoring langsung dana hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada KPU setempat agar tidak terjadi penyelewengan atau mark-up,” kata Junaedi, Sabtu, 16 November 2024.
Pengelolaan dana itu harus benar demi kelancaran tahapan pilkada Pesisir Barat.
“Uang itu dari hasil pajak rakyat, dan harus jelas peruntukannya. Kejati dan BPK harus usut tuntas dana hibah KPU Pesisir Barat, jangan sampai ada penggelembungan,” katanya.
Ia menegaskan BPK dan Kejaksaan Tinggi Lampung harus memiliki taji untuk mengusut penggunaan dana dalam seluruh proses tahapan pilkada.
“LCW minta penegak hukum memonitor sekaligus mengawal penggunaan anggaran keuangan negara maupun daerah. Termasuk anggaran dana debat,” katanya.
Informasi yang diterima Lampost.co, debat pertama menelan anggaran sekitar Rp255 jut. Debat kedua Rp255 juta, total Rp510 juta.
Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Pesisir Barat Marlini membenarkan anggaran sekali debat KPU sekitar Rp260 juta.
“Iya sekitar segitu, bisa tanya lebih lanjut ke sekretaris saja,” katanya saat ditemui usai debat kedua Pilkada Pesisir Barat.
