Bandar Lampung (Lampost.co): Sejumlah organisasi nelayan kecil se-Asia Tenggara mendeklarasikan pembentukan Simpul Jaringan Gerakan Nelayan Kecil Asia Tenggara. Simpul jaringan nelayan kecil ini melibatkan sejumlah organisasi nelayan kecil di beberapa negara.
Jaringan nelayan itu ialah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perhimpunan Petambak Pembudi Daya Udang Wilayah Lampung, Katipunan ng mga Kilusang Mangingisda ng Pilipinas (KKAMPi), PANGISDA Pilipinas, Malaysia Inshore Fisherman Association for and Welfare (JARING), Bilang-bilangan Daku West Assosiation (BIDAWA-Pilipines), The Center of Marinelife Conservation of Community Development (MCD-Vietnam), Fisheries Action Coalition Team (FACT-Cambodia). Deklarasi ini dilaksanakan di Batam pada Senin (18/11) dan turut dihadiri oleh Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau serta sejumlah LSM dan pegiat perikanan di Asia Tenggara yang menjadi anggota SEA fish for Justice.
Baca juga: 16 Bangunan Rusak akibat Bencana di Sepanjang Oktober 2024
Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyatakan bahwa pembentukan simpul jaringan ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi, bertukar informasi dan pengetahuan, meningkatkan kapasitas, serta membangun solidaritas bersama dalam perjuangan nelayan kecil di Asia Tenggara untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan.
“Nelayan kecil di Asia Tenggara merupakan produsen pangan perikanan penting, baik perikanan tangkap maupun budi daya, yang menyediakan kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat di seluruh dunia. Lebih dari 22% produksi ikan dunia dihasilkan dari kawasan ini melibatkan lebih dari 10 juta orang, laki-laki maupun perempuan, yang bekerja sebagai nelayan, pembudi daya ikan, maupun pengolah hasil perikanan,” tegas Dani.
Gerakan Nelayan
Para deklarator juga menyatakan bahwa simpul gerakan nelayan di Asia Tenggara ini bertujuan memperjuangkan nasib nelayan tradisional yang tergusur maupun terancam hak hidup dan penghidupannya. Membangun kekuatan ekonomi yang mandiri di kalangan nelayan tradisional, memperkuat pengetahuan dan aksi-aksi langsung nelayan tradisional dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir, termasuk memperkuat resiliensi nelayan terhadap dampak perubahan iklim.
Selanjutnya, menegakkan kedaulatan pangan. Kemudian memastikan terpenuhinya hak-hak dasar. Antara lain seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi keluarga nelayan. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas tanah dan wilayah perairannya, serta hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan memperkuat peranan dan posisi nelayan Perempuan.
Menyebutkan dalam naskah Deklarasi Batam bahwa pimpinan organisasi nelayan bersepakat untuk terus melanjutkan perjuangan. Yakni untuk melawan agenda-agenda pemiskinan nelayan kecil di Asia Tenggara melalui praktik-praktik sebagai berikut.
Naskah Deklarasi Batam
1. Privatisasi dan komersialisasi sumber daya kelautan dan pesisir. Pengrusakan ekosistem laut dan pesisir (Kawasan mangrove, padang lamun, karang, pasir laut, dsb).
2. Penggusuran nelayan dari ruang hidupnya akibat dari proyek-proyek infrastruktur seperti reklamasi pantai atau kawasan pariwisata.
3. Pembungkaman suara nelayan kecil dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingannya.
4. Marjinalisasi ekonomi akibat ketiadaan akses terhadap permodalan, sarana dan prasarana, serta pemasaran.
Dani juga mengatakan setelah deklarasi ini, organisasi nelayan kecil harus terus melanjutkan perjuangannya di negara masing-masing. Nelayan dan petambak harus terus bekerja menjaga laut dan pesisir sumber kehidupannya.
“Simpul ini memanggil kita untuk bersatu, saling membantu, dan berkolaborasi sesama nelayan dan petambak. Hanya dengan cara ini, suara nelayan lebih pemerintah dengarkan. Kita meyakini bahwa seluruh pembicaraan tentang laut dan pesisir tidak akan bermakna apa-apa tanpa melibatkan nelayan. Nothing about us without us!” tegas Dani.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
