Bandar Lampung (Lampost.co)– Pemerintah Provinsi Lampung perkuat program upaya penurunan angka kemiskinan di daerah setempat. Hal tersebut dengan memperkuat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang telah lama dibentuk.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni mengatakan upaya penguatan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Baca juga: Retakan 6.400 Km Daratan Bumi di Benua Afrika, Begini Dampaknya
“Isu kemiskinan menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD 2025. Muatan substansi pengentasan kemiskinan tetap harus masuk ke dokumen perencanaan,” kata Elvira, Kamis, 5 Desember 2024.
Salah satu program yang pemerintah pusat luncurkan terkait penuntasan kemiskinan dia harapkan berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Salah satunya program makan bergizi gratis.
“Kami berharap program makan bergizi ini tidak hanya meningkatkan pendidikan dan kesehatan generasi penerus serta mencegah stunting. Tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.
Dengan program makan bergizi akan menampung banyak produk lokal seperti beras, sayuran, dan lauk pauk yang petani setempat hasilkan. “Ini akan menjadi bagian dari rantai pasokan. Sehingga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat desa,” kata dia.
Ia jelaskan, makan bergizi gratis juga pihaknya harapkan dapat mendorong peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa. Yakni untuk menggerakkan perekonomian lokal melalui penyediaan bahan pangan berkualitas.
“Selain itu pemanfaatan aplikasi Sepakat berbasis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) kita harapkan akan mampu mendukung program dengan lebih tepat sasaran. Karena berbasis data by name by address,” jelas dia.
Elvira menilai, melalui perlindungan sosial yang telah Pemprov Lampung gulirkan, sejauh ini dia mengakui program itu berjalan cukup baik. Namun upaya untuk mengangkat masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dia nilai masih belum terpadu.
“Memang menjadi tantangan besar dan memerlukan perhatian yang lebih. Terutama dalam keberhasilan implementasi di lapangan dan ini akan terus pemerintah upayakan peningkatanya,” katanya.
Menurutnya, tren penurunan angka kemiskinan di Lampung terus terjadi. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan berada di angka 10,69 persen. Sementara kemiskinan ekstrem turun hingga 0,9 persen.
Persentase Penduduk Miskin
Sementara itu berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada Maret 2024 sebesar 941,23 ribu orang. Angka itu menurun 29,4 ribu orang terhadap Maret 2023 dan menurun 54,36 ribu orang terhadap September 2022.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebanyak sebesar 8,18 persen. Bila membandingkan Maret 2023 meningkat sebesar 0,16 persen atau 11,1 orang, dari 232,96 ribu orang menjadi 244,04
Untuk persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,97 persen. Angka itu menurun bila membandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,68 persen atau 40,5 ribu orang, dari 737,71 ribu orang menjadi 697,19 ribu.
Garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp586.551/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp438.079 (74,69 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp148.472 (25,31 persen).
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
