Gunungsugih (Lampost.co)–APBD Pemkab Lampung Tengah Tahun anggaran 2023 sebesar Rp2,6 triliun disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD setempat, Selasa, 29 November 2022.
Dalam rapat paripurna tersebut juga, dilakukan pengambilan keputusan tentang kesepakatan bersama program pembentukan peraturan daerah (Propem Perda) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 dan laporan penyampaian hasil reses anggota DPRD Lampung Tengah masa sidang ke-1 tahun 2022.
Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono menjelaskan bahwa pagu APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 yang di sepakati antara eksekutif dan legislatif, sebesar Rp2,6 triliun lebih, yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp259 miliar lebih. Ini mengalami peningkatan meskipun mengalami pandemi covid 19.
“Postur APBD kita tahun 2023 sebesar Rp2,6 triliun lebih. Tetapi ada sedikit trouble dalam penyusunan anggaran, karena diluar dugaan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” katanya.
“Ini menjadi kebutuhan sangat mendesak dimana tenaga pendidik dan kependidikan kita kekurangan sangat banyak, sehingga pemerintah membuka ruang untuk penerimaan PPPK. Jadi PPPK ini mau gak mau begitu mendapat surat keputusan (SK) sebanyak 3.400 lebih harus digaji dan di anggarkan di APBD ini sebesar Rp181 Milyar lebih,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (Pileg) sebesar Rp91 miliar lebih. Kemudian Lamteng juga memiliki beban membayar hutang SMI untuk pembangunan jalan, yang salah satunya pembangunan ruas jalan Bandarjaya-Sulusuban serta utang untuk pembayaran BPJS kesehatan supaya masyarakat Lamteng yang kurang mampu bisa di bantu dengan total keduanya sekitar Rp39 miliar lebih.
“Dana ini menjadi sebuah keharusan, sehingga cukup menyedot APBD Kabupaten Lampung Tengah. Yang mana belanja gaji pegawai sebesar Rp1, 23 triliun. Sehingga anggaran untuk pembangunan tidak banyak lagi,” terangnya.
Terkait PAD, Lamteng yang mengalami peningkatan sebesar 3 persen, dari tahun lalu sebesar Rp254 miliar, dan tahun ini proyeksinya Rp259 miliar lebih, sehingga naik sebesar Rp5 miliar. Ia mengatakan jika yang lain terdampak inflasi, krisis global, dan lain sebagainya, Lampung Tengah tidak terdampak.
“Tercermin dari potensi PAD kita yang tahun lalu Rp254 miliar, tahun ini proyeksinya Rp259 milyar. Artinya naik Rp5 miliar. Mudah-mudahan nanti betul-betul realistis tercapai bahkan saya yakin ini masih bisa kita tingkatkan lagi,” ungkapnya.
Untuk pembangunan bidang pertanian dan infrastruktur, pemerintah telah menganggarkan cukup besar. Akan tetapi melihat luas wilayah dan panjang ruas jalan Lamteng cukup luas dan panjang sehingga seberapapun anggarannya sepertinya tetap membutuhkan waktu cukup panjang.
“Belum lama ini kami melakukan rapat bersama perpajakan, ada angin segar karena pajak perkebunan dan perkotaan, nantinya akan dilimpahkan kepada kabupaten,” katanya.
Sehingga nantinya perusahaan-perusahaan yang ada di Lamteng, PBBnya akan masuk ke Daerah. “Kemudian terkait NPWP perusahaan, PPn dan PPh perusahaan yang sebelumnya masuk ke pemerintah pusat kami juga minta untuk dimediasi agar masuk ke daerah juga, karena ini potensi PADnya sangat besar untuk Lamteng,” jelasnya.
