Semarang (Lampost.co)–Provinsi Jawa Tengah mencatatkan performa ekonomi yang gemilang sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37 persen (y-on-y) pada triwulan IV-2025, memosisikan provinsi ini di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Capaian impresif ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa. Selain angka makro yang kuat, pertumbuhan ini juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan secara signifikan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut. Ia menekankan momentum positif ini harus terus dijaga demi kemaslahatan masyarakat luas.
Baca juga: 11 Kerja Sama Lampung – Jateng Capai Nilai Transaksi Rp833 Miliar
“Angka kemiskinan kami bisa turunkan, kami makin baik, maka ini harus perlu kami tingkatkan,” ujar tokoh yang akrab disapa Gus Yasin tersebut saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (6/2/2026).
Fokus pada Penurunan Kemiskinan dan Inklusivitas
Gus Yasin menegaskan pertumbuhan ekonomi yang melampaui nasional ini harus mengarah pada program-program yang menyentuh lapisan masyarakat bawah. Ia meminta anggaran daerah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan, termasuk bagi kelompok disabilitas.
“Penurunan angka kemiskinan harus kita masifkan lagi. Anggaran harus mengarah kepada penurunan kemiskinan secara bersama-sama, termasuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok disabilitas, agar kualitas hidup mereka meningkat,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Jateng, Sumarno, memaparkan data konkret mengenai penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan catatan per September 2025, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3,34 juta orang.
Baca juga: Gubernur Jateng Apresiasi Peran Transmigran Jawa Tengah dalam Pembangunan Lampung
Angka ini menunjukkan penurunan 21,87 ribu orang daripada Maret 2025 (9,48 persen) menjadi 9,39 persen pada September 2025. Jika membandingkan dengan September 2024 yang mencapai 3,40 juta orang, terjadi penurunan sebesar 51,52 ribu orang.
Indikator Kesejahteraan dan Tantangan IPM
Selain kemiskinan, Sumarno menjelaskan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bersifat inklusif. Hal ini tercermin dari angka gini ratio yang berada di level 0,350, yang menunjukkan penyempitan ketimpangan pendapatan antarpenduduk.
Kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita yang kini menyentuh angka Rp50,82 juta, atau naik 5,9 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil Pemprov Jateng tekan pada angka 4,32 persen per November 2025.
Namun demikian, Pemprov Jateng mengakui masih adanya tantangan besar pada sektor indeks pembangunan manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 74,77. “IPM kita masih berada di rata-rata nasional yang tentu saja harus kita upayakan untuk peningkatannya,” kata Sumarno.
Strategi Menuju 2027
Menatap tahun 2027, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan arah kebijakan strategis. Pemprov Jateng mempoyeksikan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, revitalisasi alat praktik SMK dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik berbasis industri menjadi prioritas utama. Hal itu untuk memperkuat daya saing SDM Jateng di pasar global.
“Kami di Provinsi Jawa Tengah tentu saja tidak akan bisa mencapai kinerja-kinerja yang sudah kami tetapkan tanpa dukungan dan kolaborasi dari seluruh masyarakat,” ujar Sumarno.
