Bandar Lampung (Lampost.co)— Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati Lampung Utara, Dr. Hamartoni Ahadis, dalam acara resmi di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, pada Senin, 26 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni mengungkapkan opini WTP ini mencerminkan keberhasilan jajaran Pemkab Lampura. Terutama dalam mewujudkan tata kelola keuangan akuntabel, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Pengamat Nilai WTP Sebelas Kali Wujud Konsistensi Pemprov Lampung
“Raihan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah yang terus berkomitmen mengelola keuangan daerah secara tertib dan bertanggung jawab,” ujar Hamartoni.
Ia menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi, melainkan amanah besar yang harus terus terjaga.
“Ini mencerminkan komitmen kami membangun tata kelola pemerintahan yang profesional. Kami ingin keuangan daerah terkelola secara efisien. Ini untuk mendorong pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik,” jelasnya.
Pemkab Lampura menargetkan agar pencapaian WTP ini menjadi motivasi seluruh jajaran pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Serta mendukung upaya menciptakan birokrasi bersih dan berdaya saing tinggi.
“Kami juga berharap masyarakat terus mendukung upaya kami mewujudkan Lampura yang maju, sejahtera, dan bermartabat,” tambahnya.
Laporan Tepat Waktu
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, mengapresiasi pemerintah daerah se-Provinsi Lampung yang telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan negara. Kami berharap seluruh daerah terus menjaga integritas demi memastikan anggaran benar-benar tergunakan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Nugroho.
Acara penyerahan LHP tersebut juga dihadiri oleh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, ketua dan pimpinan DPRD, serta pejabat struktural dari BPK RI Perwakilan Lampung.
