Jakarta (Lampost.co) — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan bertemu dengan pihak Apple pada 7-8 Januari 2025 untuk membahas rencana investasi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu di Indonesia.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan Apple belum mengajukan proposal resmi. Namun, telah menyampaikan wacana investasi melalui pihak ketiga.
“Sebatas wacana dan tidak disampaikan kepada kami secara langsung. Untuk itu, kami tidak bisa menganggap itu sebuah proposal, apalagi proposal resmi,” ujar Agus, dalam keterangannya pada Minggu, 5 Januari 2025.
Kemenperin pun mempelajari lebih lanjut wacana investasi itu dan menyiapkan dua skema investasi kepada Apple:
- Pembangunan Fasilitas Produksi (Pabrik)
Apple wajib membangun fasilitas produksi di Indonesia untuk memenuhi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Negosiasi skema itu melalui Menteri Investasi. Pemerintah berharap skema itu dapat meningkatkan manufaktur dan lapangan kerja di Indonesia.
- Siklus Proposal Tiga Tahunan
Apple harus menyerahkan proposal inovasi setiap tiga tahun. Negosiasi melalui Menteri Perindustrian dan telah menyiapkan perhitungan nilai investasi yang harus Apple siapkan untuk memperoleh izin edar produk di Indonesia.
“Pemerintah mendorong Apple menggunakan skema 1, yaitu investasi fasilitas produksi. Namun, kami mengingatkan komitmen membangun pabrik tidak sama dengan Global Value Chain,” kata Agus.
Hutang Apple
Pemerintah juga meminta Apple menyelesaikan komitmen hutang USD 10 juta (sekitar Rp150 miliar) yang belum terpenuhi untuk periode 2020-2023. “Hal itu menjadi salah satu catatan penting yang akan kami sampaikan dalam pertemuan,” ujarnya.
Kemenperin sebelumnya mengundang Apple sejak dua bulan lalu untuk membahas kelanjutan investasi mereka di Indonesia. Pertemuan itui akan menghadirkan high-level official langsung dari kantor pusat Apple di Amerika Serikat.
“Alhamdulillah, Apple akan mengirim pejabat tinggi untuk bernegosiasi langsung dengan Kemenperin pada 7-8 Januari,” ujar Agus.
Agus menegaskan pemerintah akan mengedepankan kepentingan nasional melalui pembangunan manufaktur di Indonesia dalam negosiasi. Sementara itu, pihak Apple akan berfokus pada kepentingan sendiri.
“Pihak Apple pasti akan mengedepankan kepentingannya dalam negosiasi. Namun, pemerintah akan memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
