Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung optimistis bakal menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam waktu tiga tahun ke depan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, persentase penduduk miskin di Lampung pada Maret 2023 di angka 11,11 persen atau menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2022.
Jumlah penduduk miskin atau dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan pada Maret 2023 mencapai 970,67 ribu orang. Angka itu membaik dari pada Maret 2022 dengan jumlah penduduk miskin 1.002,41 ribu orang atau menurun 31,74 ribu orang.
Sementara garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat Rp559.011 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan daerah perkotaan Rp610.614 per kapita per bulan. Kemudian garis kemiskinan bukan makanan daerah pedesaan Rp534.575 per kapita per bulan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan optimisme tersebut berlandaskan data laju penurunan angka kemiskinan capaian Lampung dalam beberapa tahun terakhir.
BACA JUGA: Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung Masih Jadi PR Besar
Dia menilai angka kemiskinan Lampung memang masih di atas angka kemiskinan nasional. Namun, kecepatan laju penurunan kemiskinan di Lampung lebih tinggi dari pada laju penurunan angka kemiskinan nasional.
“Artinya, dalam dua atau tiga tahun lagi Lampung bisa sama atau lebih rendah dari angka kemiskinan nasional. Hal itu dengan program-program yang terlaksanakan saat ini,” ujar Elvira, kepada Lampost.co, Senin, 15 April 2024.
Program Kemiskinan
Menurut dia, implementasi program pengentasan kemiskinan di Lampung makin baik. Untuk itu, dia berharap capaian indikator makro mampu mengejar atau setara dengan provinsi maju lainnya.
“Untuk yang sifatnya makro, kami perbaiki infrastruktur sehingga mendorong perekonomian. Sementara sektor mikro, seperti keberadaan e-KPB juga bisa jadi bagian dari program penanggulangan kemiskinan dan program lainnya,” ujar dia.
Dia menilai pengentasan kemiskinan memiliki tantangan yang sangat kompleks. Sehingga, perlu kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kesenjangan juga masih terjadi antara tingkat kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Angka kemiskinan di desa cenderung lebih tinggi dari pada perkotaan.
Untuk itu, identifikasi secara cermat dan tepat sangat perlu untuk menemukan akar permasalahan supaya solusi atau program bisa tepat sasaran.
“Strategi pengentasan kemiskinan di desa salah satunya pemberdayaan Bumdes sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa,” kata dia.
