Jakarta (Lampost.co) — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan aturan kriteria pengguna yang berhak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite.
Dia membocorkan regulasi tentang pengguna Pertalite itu hampir rampung. Namun implementasinya masih menunggu waktu yang tepat.
“Menyangkut pembatasan BBM sebenarnya hampir selesai enggak dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Saya pikir enggak ada lagi yang perlu saya sampaikan kendalanya,” kata Bahlil.
Dia menjelaskan semua opsi turut dalam pembahasan, termasuk potensi pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan subsidi tertutup di masa pemerintahan mendatang. Semua regulasi itu tinggal menunggu finalisasi. “Kami jelas akan mengumumkannya. Mau 10 wacana oke, tinggal keputusan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov, mengingatkan pemerintahan Prabowo – Gibran akan menanggung beban subsidi besar sebagai warisan pemerintahan sebelumnya. Sebab, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak segera menerapkan kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran.
Menurut dia, kebijakan subsidi BBM yang terbuka saat ini masih tidak efisien dan bisa menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama, di tengah risiko volatilitas harga minyak mentah global.
“Kalau pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas untuk merubah kebijakan subsidi tertutup ini pasti akan menjadi beban bagi APBN ke depannya,” kata Abra.
Dia mengingatkan pada 2022, saat adanya lonjakan harga minyak dunia, pemerintah masih bisa melakukan manuver fiskal. Hal itu dengan memperlebar defisit APBN lebih dari 3% terhadap PDB. Langkah tersebut bisa membuat pemerintah menambah subsidi dan kompensasi energi hingga lebih dari Rp500 triliun.
Namun, pemerintah di masa mendatang harus kembali disiplin secara fiskal dan tidak lagi memiliki fleksibilitas seperti itu. Untuk itu, dia menegaskan tantangan besar menanti pemerintahan Prabowo – Gibran yang baru resmi menjabat.
“Persoalan subsidi energi tidak teratasi di masa pemerintahan Jokowi, maka masalah ini akan menjadi beban berat bagi pemerintahan Prabowo,” kata dia.
Subsidi Tepat Pertalite
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung mengatakan pada minggu pertama Oktober ini masyarakat mulai gunakan QR Code dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite.
Kabid Energi pada Dinas ESDM Provinsi Lampung, Sopian Atiek mengatakan, pembelian sudah berlangsung dan melakukan uji coba selama dua bulan yakni Oktober hingga November 2024.
“Jadi per 1 Oktober 2024 kemarin sudah mulai uji coba penggunaan barcode QR di aplikasi My Pertamina untuk BBM jenis pertalite. Pelaksanaan Oktober hingga November,” katanya.
Ia mengatakan, program tersebut saat ini masih uji coba dan akan pemerintah terapkan pada 1 Desember 2024. Sehingga semua masyarakat yang ingin membeli BBM jenis pertalite untuk menggunakan QR Code.
Pada 1 Desember 2024 barcode akan pemerintah tetapkan dan tidak bisa beli kalau tak ada barcode. “Kami berpatokan pada Perpres 191 Tahun 2014. Jadi kita masih berpatokan pada peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Sopian mengatakan, uji coba pembelian pertalite menggunakan CR Code tersebut telah secara serentak mereka lakukan di 200 SPBU di 15 kabupaten/kota di Lampung.
“Uji coba sudah dilakukan di semua SPBU di Lampung yang jumlahnya sekitar 200. Ini juga kita sambil pendataan, konsumen pertalite sebenernya berapa dan butuhnya berapa,” jelasnya.
Namun, masih ada masyarakat yang belum memiliki barcode dan tetap terlayani jika melakukan pembelian. Namun masyarakat akan mereka arahkan untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi di smartphone.
“Jadi ada yang masih tidak punya barcode tapi tetap boleh beli. Tapi memang masyarakat diarahkan untuk mendaftar di aplikasi My Pertamina agar dapat barcode setelah verifikasi,” ujarnya.
