Gap Pendanaan UMKM Tembus Rp2.400 Triliun, Pembiayaan Inklusif Jadi Kunci Dorong Ekonomi Rakyat

Jakarta (Lampost.co)— Kesenjangan pendanaan masih menjadi “pekerjaan rumah” besar bagi ekonomi nasional. Proyeksi 2026 menunjukkan kebutuhan kredit sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp4.300 triliun. Namun, kapasitas pembiayaan yang tersedia baru sekitar Rp1.900 triliun, menyisakan celah pendanaan hingga Rp2.400 triliun.

Kondisi ini mendorong perlunya percepatan pembiayaan inklusif agar pelaku UMKM, terutama di akar rumput, tidak tertinggal dari sistem keuangan formal.

Baca juga: Gubernur Dorong Penataan UMKM Lampung Lebih Optimal

Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, menegaskan akses pembiayaan yang tepat sasaran terbukti mampu mengungkit ekonomi masyarakat. Berdasarkan laporan keberlanjutan Amartha 2025, sebanyak 89% UMKM binaan mengalami kenaikan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63% setelah memperoleh akses modal.

“Dampak pembiayaan sudah dirasakan sekitar 2,3 juta dari 3,9 juta UMKM binaan kami yang tersebar di lebih dari 50.000 desa,” ujarnya.

Ia menekankan, pembiayaan inklusif tidak sekadar membuka akses modal, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Menurutnya, besarnya gap pendanaan menunjukkan masih banyak pelaku UMKM yang belum terhubung dengan layanan keuangan formal.

Fintech

Di tengah tantangan tersebut, teknologi finansial (fintech) muncul sebagai solusi strategis. Kehadiran pinjaman digital dan layanan keuangan berbasis teknologi terbukti mampu meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi 40% masyarakat berpenghasilan terbawah.

Negara yang mengadopsi fintech bahkan mencatat tingkat inklusi keuangan hingga 41,5% lebih tinggi dibandingkan yang belum. Di Indonesia, dampaknya mulai terasa melalui tumbuhnya agen layanan keuangan di desa-desa terpencil yang memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

Andi menegaskan, pihaknya akan terus memperluas jangkauan layanan guna memperkuat ekosistem usaha mikro nasional.

“Kami ingin memastikan setiap pembiayaan yang disalurkan mampu meningkatkan daya saing UMKM hingga ke pelosok,” tegasnya.

Dengan gap pendanaan yang masih lebar, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan fintech menjadi kunci. Perluasan pembiayaan inklusif dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan kesejahteraan di Indonesia.

Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News