Bandar Lampung (Lampost.co)–Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memerintah Pemerintaj Kabupaten dan Kota menggelar operasi pasar murah beras di pasar atau tempat umum, bukan di areal perkantoran maupin instansi.
“Tujuan operasi pasar murah itu untuk masyarakat kecil, bukan buat pegawai yang notabene penghasilannya lebih baik ketimbang masyarakat kecil,” ucap Gubernur dalam Rapat Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Rabu, 21 Februari 2024.
Hal itu menindak lanjuti pemanatuan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila) Prof Nairobi. Menurutnya, operasi pasar murah di instansi pemerintah tidak efektif dalam menyetabilkan harga beras untuk meredam tingat inflasi tinggi.
Baca Juga: Operasi Pasar di Lampung Barat
“Tolong perhatian Bupati dan Wali Kota. Kalau ada kendala kemacetan atau pun lainnya, itu bukan alasan. Koordinasikan dengan pihak lain, baik perhubungan termasuk kepolisian,” kata Gubernur.
Arinal juga meminta tiap daerah melaporkan luasan lahan sawah dan produksinya. Termasuk jumlah penduduknya, untuk mengetahui kecukupan pangan atau tidak.
Baca Juga: KPPU Dalami Kenaikan Harga Beras
Lampung ini sebagai daerah lumbung pangan yang tahun ini menargetkan menghasilkan 3,2 juta ton. Kebutuhan konsumsi Lampung 1,2 juta ton, artinya ada surplus 2 juta ton.
Kenyataannya, beras di pasar ritel sulit ditemukan atau kosong. Sementara itu di pasar tradisional beras medium mencapai Rp16 ribu/kg bahkan Rp19 ribu/kg.
Kondisi tersebut menghawatirkan terlebih menjelang Ramadan dan Idulfitri. Harga beras tinggi memicu inflasi daerah. Hal ini harus dikendalikan, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Atas Parlindungan Lubis, menyebut bahwa komoditas beras, cabai mereh dan rawit, bawang merah, telur ayam, dan minyak goreng, berpotensi menyumbang inflasi.
Menurut Kepala BPS, inflasi tak selamanya jelek, tetapi tetap harus dikendalikan.
