Bandar Lampung (Lampost.co) — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memproyeksikan nilai inflasi daerah pada 2026 tetap berada dalam rentang sasaran nasional.
Poin penting :
1. Inflasi Provinsi Lampung pada 2026 terpantau akan stabil.
2. Koordinasi masif antar lembaga dengan pemerintah jadi kunci.
3. Kenaikan UMP 2026 jadi salah satu penyebab peningkatan daya beli masyarakat.
Stabilitas harga masih terjaga meski terdapat sejumlah risiko yang perlu sejumlah pihak antisipasi sejak dini.
Kepala KPw BI Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan inflasi Lampung berada pada kisaran 2,5±1 persen secara tahunan hingga akhir 2026.
Proyeksi tersebut terjadi dari dukungan serta koordinasi pengendalian inflasi yang terus terjaga bersama pemerintah daerah.
“Inflasi Provinsi Lampung kami perkirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1 persen hingga akhir 2026,” kata Bimo.
Meski begitu, Bimo menjelaskan terdapat risiko dari sisi inflasi inti yang perlu menjadi waspada.
Salah satunya berasal dari peningkatan permintaan masyarakat seiring penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) secara bertahap sepanjang tahun.
Baca juga : BI Lampung Petakan Risiko Inflasi 2026BI Lampung Petakan Risiko Inflasi 2026
Selain itu, meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 Hijriah juga berpotensi mendorong tekanan inflasi.
Kondisi tersebut dapat memicu kenaikan konsumsi barang dan jasa.
“Peningkatan permintaan agregat akibat penyesuaian UMP serta meningkatnya mobilitas masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Dari sisi inflasi bahan makanan bergejolak atau volatile food, Bimo menyebut faktor cuaca menjadi perhatian utama.
Curah hujan yang tinggi dan risiko banjir lokal berpotensi menghambat panen padi serta distribusi pangan pada sejumlah wilayah.
Kondisi tersebut sejalan dengan prediksi BMKG serta beberapa pusat iklim dunia yang memperkirakan fenomena La Nina lemah masih berlanjut hingga awal 2026.
Situasi ini dapat memengaruhi pasokan pangan.
“Risiko dari volatile food antara lain peningkatan curah hujan, potensi banjir, serta kenaikan harga pangan strategis pada periode Ramadan dan HBKN Idul Fitri,” kata Bimo.
Gangguan Distribusi
Selain faktor produksi, potensi gangguan distribusi pangan juga menjadi perhatian.
Meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi pada sejumlah wilayah Sumatera jadi berisiko menghambat kelancaran arus logistik antarwilayah menuju Lampung.
Sementara itu, dari sisi inflasi harga yang telah sesuai oleh pemerintah atau administered price, Bimo menilai perlu kewaspadaan terhadap perkembangan global.
Kenaikan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik Timur Tengah berpotensi memicu tekanan biaya dalam negeri.
“Risiko lain yang perlu menjadi perhatian adalah potensi kenaikan harga minyak dunia serta penyesuaian tarif angkutan darat dan udara, terutama pada periode puncak libur akhir tahun,” ujarnya.
