Bandar Lampung (Lampost.co)–Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan Provinsi Lampung berpotensi menjadi pusat penempatan pekerja migran.
Poin Penting:
- Lampung tercatat sebagai penyumbang pekerja migran terbesar kelima di Indonesia.
- Provinsi Lampung memiliki target penempatan PMI bekisar 20 ribu hingga 30 ribu orang per tahun.
- Pekerja migran memperkuat ekonomi daerah dan juga meningkatkan ekonomi keluarga bila terkelola dengan baik.
Hal tersebut bersamaan dengan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola pekerja migran/PMI yang terintegrasi, khususnya di Provinsi Lampung.
Menurutnya, Provinsi Lampung tercatat sebagai penyumbang PMI terbesar kelima di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga: Perkuat Perlindungan Pekerja Asal Lampung
“Kami yakin bahwa tata kelola pekerja migran khususnya di Provinsi Lampung dapat terbentuk. Lampung juga termasuk penyumbang penempatan pekerja migran terbesar ke lima,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding saat kunjungan ke Lampung.
Untuk Provinsi Lampung sendiri, ada sejumlah daerah yang merupakan kantong utama PMI dari Lampung seperti di Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah.
Potensi dari sejumlah daerah dirasa mampu mengurangi angka pengangguran serta memperkuat ekonomi daerah dan juga meningkatkan ekonomi keluarga bila terkelola dengan baik.
“Provinsi Lampung ini potensi besar, kita ingin membangun ekosistem pelindung PMI di Lampung yang mencakup pelatihan, keterampilan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, dan pelatihan bahasa,” kata dia.
Tujuannya agar biaya pemberangkatan PMI menjadi lebih terjangkau dan berkualitas.
Keberhasilan Daerah
Ia mengatakan Provinsi Lampung memiliki target penempatan PMI bekisar 20 ribu hingga 30 ribu orang per tahun. Dengan potensi tersebut artinya bisa menjadi ujung tombak keberhasilan di daerah.
“Misal keberhasilan Desa Bumi Daya di Lampung Selatan, di mana dari 2 ribu penduduk, 250 orang menjadi PMI. Artinya mampu mengirim uang hingga Rp500 juta setiap bulan ke desa tersebut,” katanya.
