Kalianda (lampost.co)–Parlemen mendorong pemangku kepentingan industri nasional untuk segera meninggalkan metode produksi konvensional eksploitatif. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan bahwa transformasi ekosistem industri hijau harus menjadi prioritas utama. Tujuannya guna menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan efisiensi jangka panjang.
Saat berkunjung ke Lampung Selatan, Nunik, sapaan akrabnya, menekankan bahwa kegagalan industri dalam mengadopsi energi terbarukan akan menjadi beban finansial di masa depan. Menurutnya, lingkungan yang terjaga kini merupakan komponen integral dalam struktur biaya produksi modern. Pelaku usaha tidak boleh abai.
DPR menyayangkan kecenderungan dunia industri yang sejauh ini masih memandang konsep hijau sebagai bahan diskusi semata. “Kami minta pergeseran nyata, bukan sekadar janji di atas kertas atau rapat internal tanpa ujung. Kita butuh kebijakan internal perusahaan yang berani membangun industri ramah lingkungan,” katanya, baru-baru ini.
Implementasi industri hijau diyakini akan menjadi kunci pembuka pintu pasar internasional. Di tengah tren global yang menuntut transparansi jejak karbon, produk dari proses rendah emisi memiliki nilai tawar tinggi. Langkah ini sebagai instrumen strategis untuk mendongkrak daya saing manufaktur Indonesia, baik di kancah domestik maupun global.
Integrasi Hulu ke Hilir
Nunik menambahkan bahwa operasional pabrik harus disinkronkan dengan upaya konservasi alam secara menyeluruh. Hal ini mencakup seleksi ketat terhadap bahan baku yang berkelanjutan, optimasi proses produksi yang hemat energi, hingga sistem pengolahan limbah yang nihil dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
“Langkah komprehensif ini akan meminimalisir eksternalitas negatif dari aktivitas industri. Dengan memaksimalkan sumber energi baru terbarukan (EBT), perusahaan sebenarnya sedang berinvestasi pada nilai keberlanjutan yang akan menjaga bisnis mereka tetap relevan dalam puluhan tahun ke depan,” pungkasnya. (ANT)
