Bandar Lampung (Lampost.co)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui satgas pangan akan melakukan pengecekan pasar terkait penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas beras.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi, mengatakan pengawasan komoditas akan semakin dimasifkan.
“Kalau pelanggaran harga itu kan kita ada Satgas Pangan yang akan melakukan kerja-kerja untuk menangani itu,” ujarnya, Minggu, 17 September 2023.
Pihaknya juga akan melakukan langkah strategis untuk pengendalian harga beras dengan menggelontorkan sejumlah pasokan komoditas tersebut melalui Perum Bulog.
“Kita juga ada program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan bantuan pangan lewat Bulog. Harapannya ini bisa meredam harga,” jelasnya.
Pemprov Lampung akan segera menggelar operasi pasar guna menanggulangi gejolak harga beras agar dapat segera distabilkan. Pasalnya, peningkatan harga komoditas ini juga dapat memicu kenaikan angka inflasi daerah.
Pemprov bersama organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, dan instansi vertikal lain saat ini sedang bahu-membahu merencanakan kegiatan tersebut.
“Akan kita lakukan operasi pasar terutama untuk komoditas beras medium. Kita sudah dapat izin untuk menggunakan dana yang tersedia untuk kegiatan itu, segera,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kusnardi menyebut kenaikan harga beras juga disebabkan oleh tingginya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.
“Harga GKP ini naik menjadi sekitar Rp6.700,00 an. Meskipun ini bisa dibilang bonus untuk petani, tapi di lain pihak memang berdampak pada harga di tingkat konsumen,” pungkasnya.
Nurjanah
