Jakarta (Lampost.co)— Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan tak ada rencana mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono mengatakan Kementan tidak ada rencana melakukan impor tersebut. Namun lebih kepada mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di tanah air.
“Perlu kami tegaskan jika Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang di inisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam. Yakni untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional. Bukan untuk mengimpor produk susu,” kata Arief.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dibagi Dua Jadwal Berbeda
Arief menyatakan bahwa pihaknya ingin memperjelas informasi yang beredar. Sehingga tidak salah dalam menangkap pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait investasi perusahaan Vietnam untuk produksi susu sebanyak 1,8 juta ton.
Arief mengungkapkan, Mentan menekankan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Vietnam difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Guna mencapai kemandirian pangan, sesuai arahan Presiden.
Investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso. Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu yang di proyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.
“Target produksi ini bukanlah hasil dari impor susu, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan membangun dan meningkatkan melalui investasi tersebut,” jelasnya.
Produksi Susu
Lebih lanjut, Arief menerangkan bahwa jika investasi itu berjalan sesuai rencana. Produksi susu dari industri dalam negeri diperkirakan akan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan.
“Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun,” ujarnya.
Langkah ini, lanjut Arief, harapannya membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran. Serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.
Arief menambahkan, rencana strategis itu merupakan langkah konkret Kementan dalam menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri persusuan nasional. Sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai kemandirian pangan nasional.
“Kami berharap rekan-rekan media dapat menyampaikan informasi ini secara utuh dan akurat. Serta mendukung upaya Kementan dalam mendorong pembangunan industri peternakan nasional untuk mencapai kemandirian protein hewani di Indonesia,”‘kata Arief.
