Jakarta (Lampost.co)— Pendampingan yang konsisten terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat dibutuhkan agar upaya pemberdayaan dan peningkatan kinerja sektor ekonomi rakyat itu dapat berkelanjutan.
“Di tengah sejumlah tantangan yang ada saat ini upaya peningkatan kinerja sektor UMKM. Harus bareng dengan pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan target. Pengembangan sektor ekonomi kerakyatan itu tercapai,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 30 April 2024.
Catatan Center of Reform on Economic (CORE) mengungkapkan ada indikasi penurunan impor bahan baku. Serta barang modal yang merupakan salah satu indikasi menurunnya produktivitas masyarakat Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum mencatat nilai impor Indonesia pada Maret 2024 mencapai US$ 17,96 miliar. Turun 2,60% jika dibandingkan dengan Februari 2024 atau turun 12,76% dari pada nilai impor Maret 2023.
Padahal Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada 52,77 juta UMKM pada 2009, 57,9 juta UMKM pada 2013. Kemudian ada 64 juta UMKM pada 2023 atau tumbuh sekitar 2,41% per tahun.
Menurut Lestari, sejumlah indikasi tersebut harus segera mengantisipasi dengan berbagai upaya agar peningkatan produktivitas sektor UMKM.
Hal ini agar dapat terus berjalan dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dalam mendorong perekonomian nasional.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, perlu ada kolaborasi yang kuat antarkementerian dan lembaga dalam menerapkan kebijakan pengembangan sektor UMKM.
Karena, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, di tengah berbagai tantangan ekonomi global penguatan sektor UMKM saat ini tidak semata masalah pembiayaan.
Pendampingan UMKM
Lebih dari itu, tambah Ririe, juga memerlukan pendampingan agar para pelaku UMKM dapat naik kelas dan mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat bersama-sama mewujudkan sektor UMKM nasional.
Agar semakin berdaya saing untuk kemudian naik kelas, dan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
