Bandar Lampung (Lampost.co)– Mitra Bentala menggelar diskusi publik bertajuk Harapan dan Tantangan Nelayan Skala Kecil dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Diskusi itu melibatkan pemerintah daerah, NGO, akademisi, akademisi, hingga kelompok nelayan.
Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Aston itu, dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Makmur Hidayat. Pada kesempatan itu dia menyampaikan pentingnya pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Baca juga: Deklarasi Batam Tercetus dari Organisasi Nelayan Se-Asia Tenggara, Ini Isinya
Dia menjelaskan, nilai ekspor perikanan rajungan di Lampung mencapai 14,6 ribu ton dengan nilai Rp2,1 triliun. Hasil rajungan saat ini meningkat mencapai 155 ton atau mengalami peningkatan 15 persen dengan nilai Ep584 milliar.
“Berdasarkan hal ini sektor perikanan menjadi sektor yang penting untuk dijaga keberlanjutannya dan demi kesejahteraan nelayan,” ungkapnya, Rabu, 22 Januari 2025.
Direktur Mitra Bentala, Rizani menyampaikan, dskusi publik itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nelayan dan stakeholder terkait pentingnya pengelolaan perikanan berkelanjutan. Kemudian juga sekaligus membangun kesepakatan dan komitmen bersama.
Kelompok nelayan ikut menghadiri kegiatan untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan berdiskusi secara langsung dengan pemangku kepentingan dengan harapan adanya dukungan dari semua pemangku kepentingan.
“Hasil diskusi ini akan menjadi acuan bagi pemerintah, nelayan, dan stakeholder lainnya dalam mengembangkan perikanan yang berkelanjutan,” kata dia.
Penegakkan Hukum Perusak Kawasan Pesisir
Sementara itu, perwakilan anggota Forum Nelayan dari Muara Gading Mas, Neng Tati Hartati berharap hasil pertemuan itu bisa ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan. Hal tersebut penting untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Menurutnya, masih lemahnya penegakan hukum bagi pihak yang merusak lingkungan di kawasan pesisir laut seperti maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti Trwal. Tidak hanya itu, saat ini masih kerap juga terjadi perompakan di laut.
“Kejadian-kajadian ini tidak adanya ketegasan dari pihak berwenang sehingga nelayan terus mengalami kerugian dan ancaman untuk melaut,” ujarnya.
Diskusi publik ini menghasilkan dokumen tandangan komitmen bersama dan beberapa rekomendasi penting untuk meningkatkan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Rekomendasi ini akan menjadi acuan bagi pemerintah, nelayan, dan stakeholder lainnya dalam mengembangkan perikanan yang berkelanjutan.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
