Bandar Lampung (Lampost.co)— Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Agus Fatoni jelaskan soal efisiensi anggaran. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dan arahan Mendagri serta arahan Menteri Keuangan agar melaksanakan efisiensi anggaran harus diinisiasi dengan baik.
“Efisiensi anggaran ini untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi memang saat ini momen yang paling tepat untuk daerah bisa menyesuaikan anggaran,” kata dia di Kantor Lampung Post, Minggu, 9 Februari 2025.
Bersamaan dengan program tersebut, ditanbah saat ini masih masuk tahun anggaran awal tahun, perlu inisiasi secara baik oleh pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/ kota.
Baca Juga: Defisit Anggaran, Pansus LHP BPK Sampaikan 16 Rekomendasi
“Lalu ada kebijakan baru serta ada pergantian kepemimpinan. Inilah momen harus melakukan sebaik-baiknya untuk rumuskan anggaran yang sehat, rasional, efektif, efisien dan tepat sasaran,” katanya.
Menurutnya, daerah dapat segera mengefiesiensikan anggaran kemudian ambil langkah strategis agar pembanguan berjalan baik.
“Ini akan berdampak pada masyarakat yang bisa merasakan kesejahteraan masyarakat tercapai, dengan kondisi model pemerintahan sekarang daerah harus inovatif,” katanya.
Selain itu juga harus ambil langkah strategis seperti pemerintah bisa memperbaharui tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Sekain itu juga mengoptimalkan BUMD, tingkatkan PAD dan juga tidak kalah penting tarik investasi dan kaitkan masyarakat. Katanya elemen masyarakat mulai dari pengusaha , pemerintah, BUMD dan BUMN bisa berkolaborasi,” ujarnya.
Penjabat Gubernur Sumatra Utara (Sumut) juga menyebut efisiensi anggaran merupakan bagian dari loyalitas aparatur sipil negara (ASN). Efisiensi bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. “Itulah tanda loyalitas, organisasi harus loyal. Instruksi ini fokusnya untuk kesejahteraan rakyat,” kata dia.
