Bandar Lampung (Lampost.co) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Wirahadikusumah, bersama jajaran pengurus, di Ruang Rapat Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Selasa, 4 November 2025. Pertemuan ini menjadi momentum mempererat kemitraan strategis antara insan pers dan jajaran Kementerian Keuangan Satu Lampung dalam bidang literasi keuangan, edukasi perpajakan, dan transparansi informasi publik.
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Retno Sri Sulistyani, Kepala Bea Cukai Lampung Ilham, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Lampung Purwadhi Adhiputranto, serta perwakilan dari unit vertikal Kemenkeu lainnya, menyambut rombongan PWI Lampung. Sementara dari PWI Lampung turut hadir Wakabid Kerja Sama Segan Petrus, Wakabid Kesejahteraan Elkana Rio, dan jajaran.
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Diskusi berfokus pada peluang kerja sama dalam penguatan literasi ekonomi dan perpajakan melalui pendekatan komunikasi publik yang edukatif, transparan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan negara.
Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah menegaskan komitmen organisasi untuk mendukung penyebaran informasi publik yang positif dan faktual. Menurutnya, peningkatan kapasitas wartawan di bidang literasi ekonomi dan perpajakan sangat penting agar jurnalis mampu berperan sebagai agen edukasi publik yang kredibel.
“Kami berharap audiensi ini melahirkan kolaborasi nyata, terutama dalam pelatihan dan peningkatan kompetensi jurnalistik di bidang ekonomi dan perpajakan. PWI Lampung terus mendorong profesionalitas dan integritas insan pers agar menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas,” ujar Wirahadikusumah.
Sinergi
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Retno Sri Sulistyani menyambut baik inisiatif sinergi tersebut. Ia menilai kolaborasi antara PWI dan jajaran Kemenkeu memiliki peran strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi publik, khususnya terkait kebijakan serta pengelolaan keuangan negara.
“Masyarakat kini semakin kritis, sehingga informasi yang disampaikan perlu edukatif, akuntabel, dan membangun. Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat sinergi positif antara Kemenkeu dan insan pers di daerah,” ungkap Retno.
Dalam kesempatan itu, Retno juga memaparkan program strategis DJP tahun 2025, seperti penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), penguatan edukasi pajak bagi generasi muda, peningkatan kepatuhan pajak melalui sinergi lintas lembaga, dan pengembangan SDM berbasis kolaborasi dengan akademisi dan media.
Pada pertemuan itu terdapat penyerahan piagam Taxpayer Charter dari Retno kepada Wirahadikusumah sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif PWI Lampung dalam mendorong keterbukaan informasi dan literasi perpajakan di daerah. Piagam tersebut menjadi simbol kemitraan strategis antara Kementerian Keuangan dan insan pers untuk memperkuat budaya kepatuhan pajak dan kesadaran fiskal masyarakat.
Waspada Penipuan
Selain itu, Retno mengingatkan masyarakat waspada penipuan yang mengatasnamakan DJP atau instansi Kemenkeu lainnya. DJP, tegasnya, tidak pernah meminta data pribadi, kode OTP, atau melakukan penagihan lewat rekening pribadi. Informasi resmi hanya melalui kanal resmi seperti www.pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, dan akun media sosial terverifikasi.
Sinergi antara PWI Lampung dan seluruh unit vertikal Kemenkeu di wilayah Lampung—termasuk DJP, Bea Cukai, dan Perbendaharaan—diharapkan terus berlanjut dalam bentuk pelatihan literasi keuangan, edukasi publik, hingga publikasi kolaboratif. Langkah ini menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi masyarakat.
