Jakarta (Lampost.co)– Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, mendorong pemerintah memperkuat strategi non-moneter guna menopang stabilitas nilai tukar rupiah yang belakangan terus tertekan hingga mendekati level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Menurut Rahma, stabilitas rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan moneter. Peran pemerintah, terutama melalui kebijakan fiskal dan diplomasi ekonomi, dinilai jauh lebih menentukan.
Baca juga: Presiden Mulai Bahas Redenominasi Rupiah
“Nasib rupiah itu bergantung pada pemerintah, bukan Bank Indonesia saja,” ujar Rahma, dikutip dari Antara, Jumat (23/1/2025).
Rahma menjelaskan, pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari sisi global, tekanan datang dari memanasnya perang dagang AS–China, perubahan arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve, hingga meningkatnya tensi geopolitik dunia.
Sementara dari dalam negeri, tantangan utama berasal dari sektor fiskal. Melebarnya defisit anggaran serta meningkatnya beban fiskal dinilai memengaruhi persepsi pasar terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut, kata Rahma, membuat tekanan terhadap nilai tukar berpotensi berlangsung lebih lama.
“Jika tekanan kurs terjadi secara berkepanjangan, pengelolaan APBN akan semakin berat, apalagi di tengah ruang fiskal yang makin terbatas,” ujarnya.
Rahma menegaskan, persoalan pelemahan rupiah saat ini tidak bisa disederhanakan sebagai masalah moneter semata. Kekuatan fundamental ekonomi nasional dinilai masih terbatas, terutama akibat meningkatnya tekanan fiskal yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik.
Ia juga menilai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kini telah bergerak menuju keseimbangan baru. Karena itu, peluang penguatan rupiah kembali ke level Rp15.000 per dolar AS dinilai kecil.
“Kalaupun terjadi penguatan dalam jangka menengah, kemungkinan hanya bertahan di kisaran Rp16.500 per dolar AS,” jelasnya.
Dalam situasi tersebut, Rahma menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis non-moneter untuk membangun kembali kepercayaan pasar. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah memperkuat diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional.
Momentum WEF
Ia mencontohkan momentum pertemuan World Economic Forum (WEF) sebagai peluang strategis bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pendekatan langsung dengan Presiden AS Donald Trump.
“Presiden Prabowo bisa memanfaatkan momentum WEF untuk melobi Presiden Trump, misalnya terkait keringanan tarif. Yakinkan bahwa ekspor Indonesia ke AS tidak merugikan ekonomi Amerika,” ujarnya.
Meski demikian, Rahma mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang melakukan intervensi di pasar offshore Non-Deliverable Forward (NDF), Domestic NDF (DNDF), serta pasar spot. Menurutnya, langkah tersebut tepat untuk meredam tekanan spekulatif, khususnya yang berasal dari pasar offshore.
Namun, ia mencatat kondisi pelemahan rupiah kali ini berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Pada masa lalu, pelemahan rupiah biasanya diikuti aksi pelaku pasar yang berani mengambil posisi short dolar AS terhadap rupiah.
Selain itu, pelemahan nilai tukar juga kerap disertai aliran modal masuk karena investor global menilai aset Indonesia berada pada level yang menarik. Pola tersebut, kata Rahma, belum terlihat pada kondisi saat ini.
“Meskipun dolar AS cenderung melemah terhadap sejumlah mata uang global, kepercayaan investor terhadap rupiah masih terbatas,” pungkasnya.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
