Bandar Lampung (lampost.co)– Pemerintah Provinsi Lampung terus menjaga ketersediaan komoditas cabai, khususnya di tengah tingginya intensitas hujan. Langkah ini krusial untuk mengantisipasi potensi gagal panen yang dapat memicu kelangkaan pasokan di pasar.
Staf Ahli Gubernur Lampung, Bani Ispriyanto, menegaskan bahwa ketersediaan cabai menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan utama masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan distribusi tetap lancar agar harga tidak melonjak tajam.
“Kami berkoordinasi untuk memastikan stok cabai sekaligus mengantisipasi kekurangan pasokan akibat cuaca,” ujar Bani, Kamis, 15 Januari 2026.
Meski demikian, volume pasokan dari luar daerah akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini bertujuan agar stok tambahan tidak menjatuhkan harga di tingkat petani lokal.
Bani menjelaskan bahwa curah hujan di sentra cabai Lampung saat ini cenderung tidak merata. Beruntung, kondisi tersebut membuat sebagian wilayah masih mampu melakukan panen secara maksimal.
Pemerintah akan melakukan mobilisasi hasil panen dari wilayah surplus ke daerah yang mengalami kendala produksi. Strategi distribusi internal ini menjadi langkah awal sebelum memutuskan untuk mendatangkan pasokan dari luar provinsi.
Melalui pengawasan ketat, Pemprov Lampung optimistis harga cabai akan tetap terkendali hingga cuaca kembali membaik. Stabilitas stok menjadi kunci utama dalam menjaga tingkat inflasi daerah agar tetap berada pada rentang aman.
0,36 Persen
Sebagai informasi, komoditas cabai memberikan andil signifikan terhadap inflasi tahunan Lampung dalam tiga bulan terakhir. Pada Desember 2025, cabai merah menyumbang andil inflasi sebesar 0,36 persen dan cabai rawit 0,16 persen.
Sebelumnya, pada November 2025, cabai merah bahkan memberikan andil sebesar 0,45 persen dari total inflasi 1,14 persen. Sementara pada September 2025, komoditas ini menyumbang 0,26 persen terhadap inflasi tahunan.
Pemprov Lampung berharap strategi mobilisasi stok ini efektif menekan gejolak harga di awal tahun 2026. Sinergi antardaerah diharapkan mampu melindungi konsumen dari lonjakan harga sekaligus menjaga kesejahteraan petani.
