Jakarta (Lampost.co) — Pemerintah berencana menggulirkan program subsidi cicilan rumah hingga Rp600 ribu per bulan bagi warga desa. Subsidi itu merupakan bagian dari program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan skema itu akan berbeda antara rumah di desa dan kota. “Rp600 ribu per bulan di desa itu dari pemerintah,” ujar Hashim saat konferensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR.
Dari total target 3 juta unit rumah per tahun, terdapat 2 juta rumah akan terbangun di desa dan 1 juta rumah lainnya di kota. Untuk pembiayaan rumah di kota akan melibatkan bank Himbara, seperti Bank Tabungan Negara (BTN).
Sementara itu, rumah subsidi bagi warga di desa akan mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah. “Untuk rumah di pedesaan dalam bentuk cicilan akan pemerintah jamin. Ini berbeda dengan rumah di kota,” ujar dia.
Proyek perumahan di perkotaan akan melibatkan pengembang besar dari sektor swasta, termasuk investor asing. Beberapa negara menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam program tersebut, antara lain Qatar, Uni Emirat Arab, dan Singapura.
Sementara itu, proyek perumahan di desa akan pengembang lokal kerjakan. Hal itu untuk memberdayakan pengembang kecil dan menengah di wilayah pedesaan. Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa dukungan pembiayaan melalui bank milik negara.
“Program 2 juta rumah di desa akan mendapatkan bantuan anggaran negara. Pengembang lokal akan mendapat dukungan dari bank pemerintah dan masyarakat yang menjadi nasabah bank,” kata dia.
