Bukti Lampung Masih Bertuan!

H Bambang Eka Wijaya "SETELAH berlarut-larut berbagai orang dari segala penjuru dengan aneka gaya dan legalitas mengacak-acak Lampung dan memberi stigma yang serbaseram, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pekan ini 'bangun dari tidurnya' dan menolak kesimpulan sementara Tim Pencari Fakta (TPF) bahwa ada pelanggaran HAM di Register 45, Mesuji!" ujar Umar. "Disampaikan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Berlian Tihang, yang dilakukan adalah penertiban areal Register 45 tersebut dari perambah hutan! Kalau ada seorang perambah tewas, itu akibat tindakan bela diri petugas dari perlawanan perambah!" "Terpenting bukan sekadar isi pernyataannya, melainkan kemunculan Pemprov di tengah hiruk-pikuk tudingan buruk ke daerahnya yang membuktikan Lampung masih bertuan!" timpal Amir. "Tentu saja diharapkan, setelah kemunculan Pemprov ini situasi kalang-kabut yang mengesankan Lampung sudah seperti daerah tak bertuan bisa diakhiri!" "Untuk itu, setelah membantah ada pelanggaran HAM, Pemprov juga akan membuat laporan ke Presiden SBY tentang duduk soal dan apa yang sebenarnya terjadi!" tegas Umar. "Lewat itu jelas, perspektif masyarakat diperkaya dengan fakta-fakta versi pemerintah! Sehingga, masyarakat tak lagi dipaksa juling, melihat hanya dengan satu sisi pandang saja! Bagaimana cara warga menilai dari menarik kesimpulan dengan semua sisi pandang yang lengkap, merupakan hak setiap warga!" "Lebih dari itu, kemunculan Pemprov dengan otoritas kekuasaan formal atas semua pernyataan dan tindakannya, diharapkan bisa mempercepat penguraian benang permasalahan yang telanjur kusut-masai!" timpal Amir. "Bersamaan dengan arah langkahnya mencapai solusi, juga harus bisa meredam gejolak masalahnya yang sempat membara dengan efek domino yang masih terus berlanjut—dari Mesuji (kawasan pantai timur) meruyak ke Tulangbawang (BNIL dan AWS) kini merambat ke pantai barat, Bengkunat!" "Dengan begitu, kemunculan Pemprov itu bukan sekadar nongol dan ikut cuap-cuap belaka, melainkan tampil sepenuhnya dengan kekuasaan problem solver, menyelesaikan masalah hingga tak satu pun unsur lain—apalagi yang tak jelas dasar dan legalitasnya—tidak bisa lagi seenaknya mengacak-acak di Lampung!" "Lain hal kalau dengan otoritas kekuasaan yang penuh Pemprov gagal mengwujudkan diri sebagai problem solver konflik di wilayah kekuasaannya!" timpal Amir. "Realitas begitu justru memerlukan unsur dan kekuatan lain mencampuri konflik yang ada untuk mencari jalan penyelesaian!" *** Tulisan ini pernah terbit di Lampung Post pada 7 Januari 2012

Bukti Lampung Masih Bertuan!

Varian Omikron

Polisi Buru Tiga Pelaku Pembacokan

ricky marly

Polisi Buru Tiga Pelaku Pembacokan

Pencuri Enam Ponsel Dibekuk Petugas

Anak Sekolah Diperkosa di Rumah Kosong

2.500 Bed Isolasi dan Oksigen Disiapkan

Tiga Formasi CPNS Lamsel Tidak Terisi

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 12 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 13 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 09 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 14 Januari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi