JAKARTA (Lampost.co) — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti angka pengangguran di Indonesia. SBY mengakui ada penurunan angka pengangguran sebesar satu persen selama lima tahun terakhir.
“Tentu ini belum cukup,” kata SBY dalam pidato refleksi akhir tahun di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
Pemerintah, sebut SBY, harusnya melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Pasalnya sebanyak 28,4 juta pekerja di Indonesia merupakan pekerja paruh waktu.
“Sementara, yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta. Jumlahnya, 36,5 juta orang (jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur). Tentu ini angka yang besar,” ujarnya.
SBY mengatakan banyak terjadi peralihan pekerjaan, dari sektor formal ke sektor informal. Keadaan seperti ini kerap diikuti menurunnya penghasilan dan daya beli.
Demokrat pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang bersentuhan dengan daya beli masyarakat. Misalnya, penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau tarif dasar listrik. Pemerintah diminta memperhatikan waktu yang tepat dalam mengambil kebijakan tersebut.
“Secara moral dan sosial, tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka sedang susah,” ucap Presiden ke-6 Republik Indonesia itu.
SBY menyampaikan presentase dan angka lulusan SMK, SMA, dan Perguruan Tinggi yang menganggur relatif tinggi. Keadaan seperti ini disebut rawan secara sosial, politik, dan keamanan.
“Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu, juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini. Penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran,” ujarnya.
Demokrat menyambut baik program kartu prakerja yang digagas pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. SBY menilai program ini sebuah inisiatif yang baik.
Namun, SBY mengingatkan agar program dengan anggaran Rp10 triliun tersebut dapat dikelola dengan baik. Program kartu prakerja tak boleh memunculkan isu sosial di antara sesama pencari kerja. Pelaksanaannya pun diminta transparan dan akuntabel.
“Diharapkan tidak salah sasaran, dan bebas dari kepentingan politik pihak mana pun,” ujarnya.
