Jayapura (Lampost.co) — Duka menyelimuti warga Kabupaten Nduga, Papua, karena situasi keamanan tak kunjung pulih dalam setahun belakangan.
Warga pun enggan meramaikan perayaan Natal tahun ini di kabupaten yang beribu kota di Kenyam itu.
“Situasi terkini, di mana-mana orang Nduga berduka karena korban meninggal, baik itu ditembak aparat maupun mati lapar, total 240. Ditambah penembak-an saudara kami, Hendrik Lokbere, jadi 241,” kata tokoh masyarakat Nduga, Samuel Tabuni, kepada Media Indonesia, kemarin.
Direktur Papua Language Institute itu menambahkan, hingga kini warga Nduga yang mengungsi ke hutan dari setahun lalu tidak mau kembali ke rumah mereka karena trauma. “Mereka mengungsi sejak Desember 2018 sampai kini Desember 2019.”
Tabuni mengatakan Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge mengundurkan diri karena kecewa terhadap kondisi keamanan yang tak menentu pascapenembakan terhadap Hendrik Lokbere, Jumat, 20 Desember 2019.
Menurut Tabuni, hal itu murni kekecewaan wakil bupati atas sikap pemerintah pusat yang tak merespons permintaan pemda agar menarik pasukan dari Nduga.
Senin, 23 Desember 2019, di hadapan ratusan warga Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Wentius menyatakan mengundurkan diri sebagai wakil bupati.
“Sudah setahun seperti ini, kami menghadap menteri, DPR, Panglima TNI, dan Kapolri meminta pasukan di Nduga ditarik agar masyarakat bisa kembali ke kampung untuk beraktivitas seperti biasa. Namun, tidak direspons. Penembakan terhadap warga sipil terus terjadi,” ujar Wentius dengan nada kecewa.
Manuver
Dalam menanggapi peristiwa di Nduga, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pengunduran diri Wentius tidak lebih sebagai manuver politik belaka.
“Jadi, tidak usah serius menanggapinya, biasa saja, karena itu bagian dari manuver politik. Belum jelas sebenarnya pengunduran itu,” ungkap Mahfud kepada wartawan dalam refleksi akhir tahun Kemenko Polhukam di Resto Bakso Bujangan, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Terkait dengan masalah di Papua dan Papua Barat secara umum, Mahfud menegaskan pemerintah mengedepankan pendekatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keamanan dalam konteks meng-antisipasi separatisme (lihat grafik).
“Aparat keamanan pendekatannya kesejahteraan dan komprehensif menyangkut ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Pemerintah tegas bahwa Papua merupakan bagian sah dari NKRI. Separatisme dihadapi dengan pendekatan keamanan. Kan bodoh kalau (separatisme) tidak diatasi dengan pendekatan keamanan,” ucap Mahfud.
Sumber: Dokumentasi MI
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah akan memproses lebih lanjut pengunduran diri Wentius.
“Saya pikir diproses Kementerian Dalam Negeri. Kalau sudah kondusif, baru (pasukan) keamanan ditarik. Pemerintah juga berupaya memulihkan situasi di Papua melalui sektor sosial, ekonomi, dan pendidikan,” kata Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.
Senada dengan Wapres, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman, menyerahkan perihal peng-unduran diri Wentius ke Kemendagri. “Arahan Pak Mensesneg, hal-hal seperti ini disampaikan ke Kemendagri.”
Sementara itu, Danrem 172/PWY Kolonel Binsar Sianipar mengaku belum mengetahui pelaku penembakan yang menewaskan Hendrik Lokbere, pengemudi kendaraan yang saat itu melintas dari arah Batas Batu menuju Kenyam.
“Polri masih menyelidiki apakah korban lewat saat kontak tembak. Kontak tembak juga menyebabkan anggota TNI terluka,” kata Binsar seraya mengaku jenazah Hendrik sudah dimakamkan pada Rabu, 25 Desember 2019.
