Jakarta (Lampost.co) — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tumbuh sebesar 5,0 persen, melambat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,1 persen. Angka itu didapat dari laporan Bank Dunia bertajuk Economic Quarterly yang dirilis pada Rabu.
Pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit bergeser seperti pertumbuhan investasi yang mengalami pelemahan diikuti dengan menurunnya harga komoditas dan ketidakpastian politik.
Dalam laporannya, Bank Dunia juga menyebutkan melemahnya permintaan domestik menjadi sebab turunnya impor dalam jumlah besar dan memengaruhi pertumbuhan pada kuartal III.
Meski begitu, pondasi makro ekonomi Indonesia dianggap masih kuat. Hal itu pula yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri tetap terjaga.
“Dengan adanya penciptaan lapangan kerja yang kuat, inflasi yang rendah, serta perluasan program bantuan sosial, telah berkontribusi pada turunya tingkat kemiskinan hingga 9,4 persen, yang merupakan rekor terendah, pada bulan maret tahun ini,” kata Pejabat Direktur Negara Bank Dunia Rolande Pryce, Rabu, 11 Desember 2019.
Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun akan tumbuh 5,0 persen hingga akhir 2019 dan merangkak naik menjadi 5,1 persen pada 2020. Perkiraan tersebut didadasari pada berkurangnya ketegangan perdagangan internasional serta ketidakpastian politik.
Dalam laporan yang sama, Bank Dunia juga membahas soal perlindungan sosial dapat dijadikan faktor pendukung Indonesia untuk mencapai visinya sebagai negara berpenghasilan tinggi di 2045.
Untuk mencapai hal itu, diperlukan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan efisien unruk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan merata.
Ekonom Utama Bank Dunia Frederico Gil Sander menyebutkan, perlindungan sosial menjadi hal penting untuk menciptakan angkatan kerja yang bermutu.
“Untuk mencapai sasaran tersebut, program perlindungan sosial yang ada saat ini perlu berkembang dan beradaptasi dengan tren demografi, teknologi, dan lingkungan,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, berbagai program perlindungan sosial akan digencarkan oleh pemerintah di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Ini erat kaitannya dengan salah satu program prioritas yang diusung oleh presiden. Perlindungan sosial masuk dalam kategori peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini,” tutur Sri Mulyani.
