UMAR ROBANI
SATUAN Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta masyarakat bijak terima informasi soal covid-19 dan vaksin covid-19. Masyarakat mesti mengecek kebenarannya dahulu sebelum membagikan informasi pada orang lain.
“Masyarakat perlu bijak dalam mengolah dan menerima informasi soal vaksin Covid-19 yang ada,” kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito melalui telepon, Rabu, 6 Januari 2021.
Wiku menyebut salah satu misinformasi soal vaksin Covid-19 yang beredar belakangan ialah Italia menduga covid-19 bukan virus, melainkan bakteri. Narasi itu juga menulis Tiongkok sudah tahu obat covid-19 namun tidak ada pengumumannya karena kepentingan bisnis.
“Perlu ada pemahaman bahwa berita tersebut adalah hoaks,” ujarnya.
Wiku menuturkan covid-19 merupakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit itu oleh karena virus dan menular dari manusia ke manusia. Masyarakat, kata Wiku, perlu proaktif melawan misinformasi atau hoaks yang beredar. Dengan demikian, tidak terjadi kepanikan bahkan meragukan kebenaran adanya covid-19.
“Turunkan hoaks dengan menyampaikan informasi yang benar pada orang-orang terdekat dari sumber tepercaya kebenarannya,” kata dia.
Sebelumnya, beredar narasi bahwa Italia membuktikan covid-19 merupakan kebohongan Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) demi bisnis alat kesehatan (alkes). Narasi ini beredar melalui pesan berantai WhatsApp. Hal itu setelah dokter di Italia melakukan autopsi terhadap jenazah korban covid-19. Dokter di Italia memastikan penyebab kematian bukan karena virus, tetapi bakteri.
Sabar
Pada bagian lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta semua pihak sabar menanti izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin covid-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) tidak boleh ada paksaan segera mengeluarkan izin tersebut demi keamanan. “Badan POM tidak boleh ada tekanan dan terburu-buru dalam bekerja,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Januari 2021. Tulus mafhum vaksin telah didistribusikan ke seluruh Indonesia dan siap menggelar vaksinasi. Namun, vaksinasi tetap harus menunggu EUA dari Badan POM.
“Aspek keamanan dan keselamatan masyarakat harus prioritas pertama dan utama,” tegas dia.
Tulus tidak ingin vaksin yang menjadi harapan baru penanganan covid-19 menjadi masalah baru. Apalagi karena proses pengawasan yang tidak teliti karena terburu-buru.
“Badan POM harus bekerja secara profesional dan independen. Jangan sampai keselamatan menjadi taruhannya,” papar Tulus.
Sebelumnya, Pemerintah meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) mempercepat sertifikasi izin penggunaan darurat (EUA) vaksin covid-19. Izin itu perlu agar vaksinasi bisa segera berjalan.
“Kami harap komitmen ini secepatnya berjalan,” kata juru bicara vaksinasi covid-19, Wiku Adisasmito, dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021.
Menurut dia, rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjalani suntik vaksin pertama kali pada Rabu, 13 Januari 2021. Namun, uji klinik fase 3 vaksin covid-19 Sinovac masih berlangsung sehingga EUA belum bisa terbit.
Protokol
Vaksinasi covid-19 berlangsung pada pertengahan Januari 2021 di Tanah Air. Namun, harus tetap berimbang dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Dua hal ini harus berjalan beriringan dalam penanganan pandemi. Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut satu hari lalu.
“Bapak Presiden berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring, karena seluruhnya itu dengan vaksinasi tetap kedisiplinan masyarakat itu harus tetap dijaga,” kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 5 Januari 2021.
Airlangga menyatakan protokol kesehatan masih tetap berlaku bagi masyarakat, meski vaksinasi sudah berjalan. Program vaksinasi yang akan berjalan 15 bulan untuk 182 juta rakyat Indonesia itu tetap memerlukan waktu agar bisa efektif memberikan imun.
Disiplin
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga tetap menghindari kerumunan. Disiplin itu tetap menjadi rujukan selama pandemi belum dinyatakan berakhir.
Bahkan pemerintah akan kembali mendorong penerapan protokol kesehatan melalui operasi kedisiplinan atau operasi yustisi di berbagai daerah. Vaksinasi tanpa diimbangi kedisiplinan 3M menurut Airlangga akan mubazir.
“Dengan vaksinasi disiplin tetap perlu, karena covid-19 ini masih ada di global. Pandemi global ini belum berakhir,” tegas Airlangga.
Terbukti selama Desember 2020, telah terjadi lonjakan kasus aktif yang signifikan. Bahkan jumlah kasus aktif per 3 Januari sudah mencapai 110.679 kasus. Ini merupakan sinyal bahaya.
Antisipasi
Untuk mengantisipasi lonjakan yang kemungkinan bisa terjadi, Pemerintah kini terus mengoptimalisasikan tempat tidur di rumah sakit di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar bisa menampung lonjakan kasus yang mungkin terjadi.
“Pemerintah pusat akan melakukan realokasi perawatan di rumah sakit-rumah sakit, alokasi untuk penanganan covid-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Pak Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal tersebut,” ungkap ketua Umum Partai Golkar itu.
Penambahan tenaga kesehatan (nakes) dari Kementerian Kesehatan juga menjadi fokus pemerintah. Terutama peningkatan jumlah perawat. “Targetnya 10 ribu (tenaga kesehatan) dengan terutama peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong penguatan implementasi tata laksana Protokol Kesehatan Covid-19, terutama di fasilitas kesehatan nonrujukan. Juga diperlukan penerapan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) secara tepat sasaran.
“Pemerintah terus mendorong peningkatan daripada surveillance, baik itu tes, lacak, maupun isolasi,” ungkap Airlangga. (MEDCOM.ID/MI)
