BEBERAPA tahun lalu berkesempatan melakukan lawatan ke Negeri Tirai Bambu atas undangan Konjen Tiongkok untuk Sumatera. Agenda undangan kali ini selain bersilaturahmi juga melihat langsung perayaan Kemerdekaan RI di Kantor Kedubes RI di Tiongkok, tepatnya di Kota Shanghai. Benarlah Negeri Panda itu ditempatkan sebagai negara maju. Di kota ini semua fasilitas dan layanan modern, serbacanggih, dan digital. Kerenlah pokoknya.
Namun demikian, bukan itu yang membuat terkesima. Keberadaan hotel serta ada restoran halal, dilengkapi banyak masjid untuk salat yang membuat hati tersentuh. Ternyata di negara dengan ideologi komunis seperti Tiongkok, justru lebih “melek” dengan konsep wisata halal. Benarlah jika Wapres KH Ma’ruf Amin menyatakan Indonesia perlu berkiblat ke Tiongkok juga Korea Selatan jika ingin belajar soal wisata halal.
Sebagai seorang muslim justru merasa aman dan nyaman kala berkunjung ke Beijing. Di kota ini, tidak dirisaukan untuk menyadap makanan karena terjamin halal, tidak perlu gundah untuk menunaikan salat karena tempat wudu dan tempat ibadah sudah tersedia. Celakanya, layanan seperti ini justru terkadang sulit didapati di negeri sendiri yang mayoritas warganya adalah muslim. Gagap memaknai wisata halal pelaku usaha di dalam negeri diakui Menparekraf Sandiaga Uno.
Salah satu menteri perwakilan anak muda di kabinet Jokowi ini bahkan berkali-kali harus meluruskan wisata halal bukan berarti men-syari-kan tempat wisata. Bukan tanpa sebab, kenyataan konsep wisata halal lebih dimaknai pengunjung harus berhijab, bercadar, dan sebagainya. Padahal esensi wisata halal adalah layanan wisata yang mampu menjamin kenyamanan umat Islam sebagai pengunjung. Kenyamanan itu serupa seperti apa yang dinikmati di Kota Beijing.
Wisata halal tampaknya akan menjadi tren pada masa mendatang. Oleh karena itu, sektor ini kian diperhitungkan. Brasil misalnya, baru-baru ini menyatakan kesiapannya menyelenggarakan wisata halal. Negara asal pesepak bola legendaris Pele itu kian serius memperhatikan berbagai kebutuhan pelancong muslim yang berkunjung ke negara tersebut. Mereka ingin menawarkan pengalaman perjalanan yang nyaman sekaligus menghormati budaya mereka.
Sebagaimana dinukil dari Republika.com, bulan ini, Dewan Pariwisata Brasil atau Embratur turut dalam Forum Bisnis Halal Global Brasil edisi pertama. Event ini diselenggarakan Kamar Dagang Arab-Brasileira dan Federasi Asosiasi Muslim Brasil (Fambras Halal). Dalam forum ini manajer Embratur, Claudine Bichara, mengakui gaya hidup penduduk muslim dari berbagai negara memiliki tingkat keunggulan dan nilai tambah yang tinggi.
“Produk dan layanan halal mencakup berbagai sektor dan merupakan peluang besar bagi perusahaan Brasil,” kata dia dikutip di Trade Arabia, Senin (20/12).
Ia memaparkan tren wisata halal dunia bernilai 4,8 triliun dolar AS. Sekitar 1,9 miliar konsumen (24,5% dari populasi global), terutama dari negara-negara Arab, Eropa, dan Asia seperti Indonesia, India dan Malaysia, termasuk segmen ini. Sebab itu, pihaknya serius membangun wisata halal.
Demikian serius Pemerintah Brasil hingga skenario memaksimalkan peluang yang ada. Untuk itu, Kota Foz do Iguaçu di Negara Bagian Paraná, negara sepak bola tersebut diproyeksikan menjadi kota pertama yang mendapatkan sertifikat halal, tidak hanya di Brasil, tapi juga di Amerika Latin.
Hotel bersertifikat halal wajib menyiapkan peralatan salat, seperti sajadah, serta tidak ada alkohol di minibar. Claudine Bichara menyatakan berbagai detail ini bukanlah hal menyulitkan.
*
Wisata halal adalah salah satu kepingan dari ekonomi syariah yang kini tengah menggema di seantero jagat. Indonesia diproyeksikan sebagai negara ekonomi syariah terbesar di dunia. Namun, potensi hanya akan menjadi sekadar potensi manakala tidak digarap dengan baik dan serius. Cerita di awal tadi adalah salah satu contohnya. Agak geli rasanya jika negara muslim terbesar harus “nyontek” dulu ke Tiongkok dan Korsel untuk membangun wisata halal itu seperti apa.
Kenapa wisata halal, kuliner halal, spa halal, dan sebagainya yang berbau halal itu penting? Sebab, populasi muslim di dunia memang sangat besar, dan sebagian penduduk negara muslim itu menjadi pelancong ke berbagai penjuru dunia.
Dan persoalan halal dan toyib menjadi elemen penting dalam kehidupan seorang muslim. Nabi Muhammad saw jelas mensyariatkan umatnya untuk memakan segala sesuatu yang halal dan sehat dan menjauhi segala sesuatu yang haram.
Itu mengapa kala Presiden Joko Widodo mengapresiasi para ulama dan kiai Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung pemerintah menyukseskan vaksinasi nasional dan perlu direnungkan ke depan sudah saatnya pemerintah mengutamakan vaksin berlabel halal. Mengapa demikian? Sebab, para kiai dan ulama sebelumnya membolehkan vaksin yang bahkan berlabel haram karena pertimbangan kedaruratan, minim ketersediaan, sedikitnya pilihan, dan sulitnya mengakses vaksinasi.
Karena kondisi darurat dan mendesak, berbagai merek-merek vaksin yang belum bersertifikasi halal pun boleh digunakan. Namun kini, masa kedaruratan itu telah berlalu, sebagaimana yang dipaparkan Presiden dalam pembukaan muktamar, pandemi saat ini sudah jauh lebih terkendali.
Dari 500-an kabupaten/kota di Indonesia, jumlah tambahan kasus harian hanya di kisaran 200 kasus, artinya kalau dirata-rata satu daerah tak sampai satu temuan kasus baru.
Karena itulah, perlu mengamini pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menganjurkan untuk program vaksinasi ke depan sudah mengutamakan vaksin halal dan meninggalkan yang haram.
Ikhtisar ke arah sana terbuka lebar karena anak negeri telah meracik vaksin Merah-Putih dan juga vaksin Nusantara. Berharap vaksin-vaksin produksi dalam negeri ini dapat menyertakan label halal. Adalah hal membanggakan jika negeri ini mampu memproduksi vaksin halal.
Dengan kian kondusifnya pengendalian pandemi Covid-19 di negeri ini, gugurlah dalil membolehkan penggunaan vaksin haram. Hingga saat ini selama pandemi virus corona, MUI telah mengeluarkan setidaknya 14 fatwa. Dua di antaranya merupakan fatwa kehalalan vaksin, yaitu Sinovac dan Zifivax, yakni melalui Fatwa No 2 Tahun 2021. Kedua Zifivax. Sesuai dengan Fatwa No 53 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co Ltd.
Jangan pula untuk mendapatkan vaksin halal justru lagi-lagi harus berkiblat ke negeri orang. Sudah cukuplah negeri ini belajar wisata halal ke Tiongkok dan Korsel. Namun untuk urusan vaksin Covid-19, ayolah berdiri di atas kaki sendiri. Bila perlu Indonesia menjadi negara muslim yang dapat memasok vaksin halal, tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga untuk kebutuhan negara-negara muslim lainnya.
Dengan begitu, kebutuhan umat Islam Tanah Air akan terpenuhi.
Meski pandemi telah dapat dikatakan terkendali, kewaspadaan tetaplah menjadi yang terdepan. Ketika kondisi terkendali ini, upaya pencegahan dan penangkalan tetaplah harus dilakukan. Sebab itu, anak-anak bangsa sepakat dengan rencana pemerintah menggalakkan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster pada masa mendatang. Namun, tentu berharap vaksin booster yang digunakan masyarakat Indonesia kelak adalah vaksin dalam negeri yang telah berlabel halal. n
