JAKARTA (Lampost.co) — Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tak asal menuding soal dugaan jual beli aturan. Mahfud diminta membuktikan adanya praktik jual beli pasal dalam pembentukan undang-undang (UU).
“Prof Mahfud sebaiknya tidak asal menyampaikan tudingan. Lebih baik tunjukkan saja bukti-bukti UU atau pun Perda (peraturan daerah) yang lahir akibat pesanan seseorang ataupun kelompok,” kata Baidowi kepada Medcom.id, Sabtu, 21 Desember 2019.
Baidowi mengatakan pernyataan Mahfud berpotensi pula menimbulkan kecurigaan publik terhadap pemerintah. Sebab, pemerintah juga kerap mengusulkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dan bisa dicurigai publik sebagai pesanan.
“Jadi sebaiknya tidak melemparkan isu-isu liar yang membuat hubungan antar lembaga negara terganggu,” ucap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Baidowi menjelaskan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) telah mengatur pihak yang berhak mengajukan dan membahas program legislasi nasional. Mereka ialah pemerintah, DPR, dan DPD. “Nah, yang mana yang dianggap pesanan?” ungkapnya.
Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut proses pembuatan UU masih kacau. Akibatnya, penegakan hukum tak optimal.
“Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada,” kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tak menjelaskan aturan mana yang dimaksud. Dia hanya menyebut UU hingga peraturan daerah (perda) masih bisa dipesan. Aturan dibentuk berdasarkan keinginan orang tertentu yang mensponsori.
Selain itu, saat ini banyak pihak yang mengeluhkan soal peraturan yang tumpang tindih. Hal ini membuat pemerintah memutuskan membuat omnibus law dengan membuat UU mengenai satu isu besar yang dapat mencabut beberapa UU sekaligus.
