Efisiensi Anggaran Harusnya Tak PHK Pegawai

Bandar Lampung (Lampungpost.id) - - Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga tidak boleh menimbulkan pemecatan terhadap para pegawainya, maupun pegawai honorer atau pegawai lepas. Point Penting: Efisiensi Anggaran. Pegawai TVRI dan RRI dirumahkan. Efisiensi harusnya untuk kepentingan rakyat. Permintaan itu disampaikan Komisi VII DPR RI ketika menggelar rapat dengar pendapat dengan LPP TVRI dan LPP RRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2), saat adanya isu pegawai yang dirumahkan imbas efisiensi. Para legislator yang membidangi sektor penyiaran itu pun meminta pegawai TVRI dan RRI yang dirumahkan, kembali bekerja dan berpenghasilan. "Jadi kalau ada nanti terjadi 'perumahan' pegawai, ini berarti Bapak melanggar kesepakatan," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. Dia mengatakan bahwa restrukturisasi yang kembali menambah anggaran yang diblokir itu seharusnya tidak mengganggu anggaran belanja pegawai. Sehingga, kata dia, jangan sampai pemotongan anggaran dilakukan terhadap hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa pemotongan anggaran dari kebijakan efisiensi itu justru bisa menjadi hikmah dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena efisiensi itu akan menimbulkan paradigma baru bahwa anggaran yang digunakan harus tepat sasaran. Menurut dia, pemerintah pun sudah menginstruksikan agar pemotongan anggaran dilakukan terhadap aspek-aspek tertentu, contohnya alat tulis kantor dan perjalanan dinas. Untuk itu, dia pun meminta agar pemotongan anggaran tetap berada di dalam koridor tersebut, bukan justru memotong anggaran belanja pegawai yang menimbulkan pemecatan. "Bahwa perjalanan Bapak-Bapak yang mungkin tadinya dikurangi, ya itu fungsi efisiensi, kita tahu efisiensi ada berbagai komponennya," kata Lamhot. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran justru mengorbankan para pegawainya dengan adanya pemecatan atau "dirumahkan". "Kita tidak mau efisiensi ini malah justru mengorbankan para pegawai yang selama ini sudah bekerja dan berkontribusi. Mereka 'kan bukan tidak mampu bekerja, bukan karena itu," kata Saleh. Saleh menyampaikan hal itu sehubungan ada isu pemutusan hubungan kerja oleh TVRI dan RRI terhadap kontributor atau jurnalis lepas. Menurut dia, Presiden mengatakan bahwa karyawan atau sumber daya manusia bukan bagian daripada alasan untuk melakukan efisiensi. Untuk itu, dia ingin agar informasi-informasi yang berkembang di media sosial soal pemecatan pegawai karena kebijakan efisiensi anggaran tidak ada lagi. Apalagi, saat ini merupakan momen menjelang bulan puasa. "Kita ingin karyawannya atau pegawai-pegawai kontributor daerah itu tetap bisa bekerja dengan tenang dan fokus. Oleh karena itu, mereka juga bisa berprestasi, meningkatkan prestasinya di tengah masyarakat," kata. Pada kesempatan itu, dia mengingatkan agar lembaga-lembaga tersebut tidak memotong honor para pegawainya itu karena sudah menjadi kesepakatan di dalam rapat. Menurut dia, Pemerintah melakukan efisiensi untuk kepentingan rakyat. Di sisi lain, orang-orang yang bekerja di lembaga penyiaran publik itu juga termasuk rakyat yang tidak boleh menjadi korban. Ia yakin bahwa pimpinan TVRI dan RRI akan kembali mempekerjakan pegawainya yang sempat dirumahkan itu. Namun, jika hal itu kembali terjadi, dia mengatakan bahwa Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki. "Kesepakatan kami setelah rapat ini selesai, mereka langsung menyampaikan berita ini kepada seluruh daerah yang memang ada, rencana 'merumahkan' itu. Dan ini akan dikembalikan bekerja," kata dia. Merumahkan Pegawai Sementara itu, Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno memastikan bahwa tidak akan lagi mengeluarkan kebijakan yang memutuskan hubungan kerja atau "merumahkan" pegawainya. Dia mengatakan hal itu akan disampaikan ke seluruh Kepala Stasiun TVRI daerah, agar para pegawainya bisa kembali bekerja dan berpenghasilan. Dia mengungkapkan bahwa ada sekitar 100 orang kontributor atau jurnalis lepas yang sempat "dirumahkan" karena efisiensi, dari total 402 orang kontributor yang dimiliki. "Memang ini hanya terjadi di daerah, kalau di pusat tidak ada. Kami tidak melakukan apapun terkait outsourcing, driver, satpam, tidak ada. Jadi memang adanya di daerah," kata Iman. Senada dengan Iman, Direktur LPP RRI I Hendrasmo memastikan bahwa pihaknya memutuskan bakal meniadakan pemutusan hubungan kerja dengan para kontributornya. Dia pun meminta setiap kepala satuan kerja RRI agar lebih kreatif dalam menanggulangi pemangkasan anggaran. "Karena masih ada pos-pos yang bisa digunakan untuk membiayai kontributor, misalnya dari perjalanan dinas," kata Hendrasmo. (ANT/K2)

Efisiensi Anggaran Harusnya Tak PHK Pegawai

Kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menimbulkan pemecatan terhadap para pegawainya, maupun pegawai honorer atau pegawai lepas.

Perkuat Mitigasi Minimalisasi Dampak Bencana

Wajib Penuhi Janji Meski Ada Efisiensi

Triyadi Isworo

Wajib Penuhi Janji Meski Ada Efisiensi

Warga Korban Penertiban Aset Bingung Usai Rumahnya Dihancurkan

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum'at, 14 Februari 2025

Penanganan Korupsi Berlanjut

Raden Adipati Surya Pimpin ICMI Orda Way Kanan Periode 2025-2030

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 02 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 01 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 04 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi