Wajib Penuhi Janji Meski Ada Efisiensi

BANDAR LAM(Lampungpost.id) -- PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Aidinil Zetra mengatakan kepala daerah terpilih wajib memenuhi janji-janji politik kepada masyarakat, meskipun adanya efisiensi anggaran. Info Penting: Raja kecil di daerah. Raja kecil penyelewengan anggaran. Penuhi janji-janji politik kepada masyarakat. "Sebagai pemimpin, janji politik saat kampanye tetap harus dipenuhi meskipun adanya pemangkasan anggaran dari pusat," kata Aidinil Zetra, Rabu (12/2). Menurut dia, seorang kepala daerah dipilih masyarakat karena memberikan harapan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan, baik itu berupa perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan sosial ataupun pembukaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kata dia, konstituen akan tetap menagih janji politik kepala daerah terpilih meskipun adanya efisiensi anggaran. Di saat bersamaan gubernur, bupati dan wali kota wajib menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat. "Masyarakat memilih calon kepala daerah itu karena membeli janji. Jadi, kalau janji itu tidak ditunaikan maka ada cedera janji," kata dosen pengajar pada Departemen Ilmu Politik Unand tersebut. Untuk mengatasi dinamika itu, alumni Universiti Kebangsaan Malaysia tersebut mendorong kepala daerah terpilih mulai mencari sumber pemasukan baru bagi daerah, termasuk melakukan inovasi ke sumber utama pendapatan daerah yang selama ini sudah digarap. "Artinya kepala daerah harus kreatif. Sebab, masyarakat tidak mau tau soal efisiensi anggaran dan mereka hanya akan menagih janji politik," ujar dia. Aidinil mengatakan apabila janji-janji politik tidak direalisasikan dengan dalih pemangkasan anggaran yang signifikan oleh Kementerian Keuangan maka hal itu bisa saja berdampak kepada penurunan kepercayaan publik ataupun elektabilitas kepala daerah di kemudian hari. "Jadi, intinya kalau sudah berjanji ya ditepati. Kalau tidak, ya akan timbul cedera janji tadi," kata Aidinil. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kebijakan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga dinilai merupakan momentum untuk membersihkan perilaku oknum ‘raja kecil’ di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Iwan mengatakan kebijakan efisiensi anggaran adalah langkah positif di tengah keterbatasan APBN. “Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin,” ucap. Iwan berpendapat, penghematan anggaran juga dapat mengurangi beban utang negara dan menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting yang sifatnya seremonial. Iwan juga menyoroti pernyataan Prabowo yang menyebut ada 'raja kecil' yang melawan kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Iwan, yang disebut Prabowo sebagai raja kecil adalah oknum ASN bahkan pejabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung ada 'raja kecil' yang melawan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah. Presiden Prabowo menegaskan kebijakan efisiensi dilakukan untuk memangkas anggaran yang tidak produktif. "Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi 'raja kecil', ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat," kata Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2). (ANT/K2)

Wajib Penuhi Janji Meski Ada Efisiensi

Kepala daerah terpilih wajib memenuhi janji-janji politik kepada masyarakat, meskipun adanya efisiensi anggaran.

Efisiensi Anggaran Harusnya Tak PHK Pegawai

Warga Korban Penertiban Aset Bingung Usai Rumahnya Dihancurkan

Triyadi Isworo

Warga Korban Penertiban Aset Bingung Usai Rumahnya Dihancurkan

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum'at, 14 Februari 2025

Penanganan Korupsi Berlanjut

Raden Adipati Surya Pimpin ICMI Orda Way Kanan Periode 2025-2030

Polisi Amankan Pelajar yang Hendak Tawuran di Kalianda

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 02 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 30 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 03 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda