Jakarta (Lampost.co) — Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), Romahurmuziy alias Romi meluapkan kemarahan kepada sepupunya, Abdul Wahab. Gebrakan meja menjadi penanda murkanya mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Awalnya, Romi mengonfirmasi mengenai komunikasi antara eks Kepala Kanwil Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq, Wirahadi yang disampaikan melalui sepupu Romi lainnya, Abdul Rochim atau Aim. Pesan tersebut disampaikan Aim kepada Romi melalui Wahab.
Romi sempat mengeklaim tak mengenal Muafaq. Ia juga mencecar Wahab karena menyebut kata ‘memantapkan’ kepada Muafaq.
“Kenapa kamu mengatakan kepada Muafaq ‘memantapkan kepada saya’? Kecuali kamu mengatakan ada salam dari Aim tentang Muafaq, dan saya jawab ‘Muafaq yang mana?’ Kenapa kamu menyampaikan (memantapkan) itu? Minggu lalu Aim, sekarang kamu,” kata Romi sambil menggebrak meja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019.
“Tidak ada, itu memang karangan saya dan biar keliatan berjasa, dan juga di kesempatan ini
saya mohon maaf Mas,” jawab Wahab.
Romi juga meluapkan kekecewaannya kepada Wahab. Sebab, Wahab sudah dibantu Romi untuk pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Gresik.
“Saya sudah membantu kamu, kenapa kamu malah begitu?” tanya Romi.
“Maaf Mas,” lirih Wahab.
Dalam kasus ini, Romi didakwa menerima suap Rp325 juta dari eks Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, dan Muafaq Wirahadi, Rp91,4 juta. Perbuatan itu bertentangan dengan posisinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 atau selaku penyelenggara negara.
Suap diterima Romi secara bertahap dari Januari-Maret 2019. Perbuatan rasuah ini diduga dilakukan bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pengangkatan jabatan Haris sebagai kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.
Romi didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Antara)
