Jakarta (Lampost.co) — Mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat disebut mengumpulkan sejumlah uang untuk eks Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Taufik saat itu menjabat sebagai Staf Khusus Kemenpora dan Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) 2015-2017.
Hal ini terkuak saat jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Sesmenpora Gatot Dewa Broto. Gatot dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat asisten Imam, Miftahul Ulum.
“Saudara tahu Taufik ditugaskan Menpora untuk mengumpulkan uang untuk Menpora yang diambil anggaran olahraga di deputi III dan deputi IV, betul?” tanya Jaksa KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.
“Betul Pak Jaksa,” kata Gatot.
Gatot juga mengakui bahwa Staf Khusus Kemitraan dan Komunikasi Kemenpora Zainul Munasichin juga diminta mengumpulkan fulus buat Imam. Zainul bertugas mengumpulkan uang untuk Deputi I dan II Kemenpora.
Perintah pengumpulan duit itu datang dari Direktur Perencanaan dan Anggaran Program Satlak Tommy Suhartanto. Namun Gatot tidak mengetahui berapa besaran uang yang disunat tersebut.
Nama Taufik Hidayat sempat jadi sorotan dan diduga masuk dalam pusaran kasus yang menjerat Imam Nahrawi. Namanya muncul dalam dakwaan Miftahul.
Taufik disebut menyalurkan uang yang berasal dari Satlak Prima sebesar Rp1 miliar pada akhir 2017. Duit diambil dari Miftahul di rumah Taufik.
Miftahul Ulum didakwa menerima suap Rp11,5 miliar. Suap berasal dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy.
Suap tersebut untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora.
Pengajuan dana itu termuat dalam proposal dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan, dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. Kedua, proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event Asian Games dan Asian Para Games 2018.
Miftahul didakwa melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Miftahul turut didakwa menerima gratifikasi Rp8,648 miliar. Uang bersumber dari sejumlah pihak.
Miftahul didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
